PERLU PAYUNG HUKUM : Pelantikan anggota ABPEDSI Kabupaten Demak di Pendopo, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERLU PAYUNG HUKUM : Pelantikan anggota ABPEDSI Kabupaten Demak di Pendopo, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendesak Pemkab Demak agar memberikan tunjangan yang memadai dalam meningkatkan kinerjanya sebagai patner pemerintahan desa. Sebab, posisi BPD yang cukup strategis, selama ini kurang mendapat perhatian pemerinta.

Demikian mengemuka dalam pelantikan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Demak di Pendopo, Selasa (12/12) kemarin. Mashudi, anggota BPD Desa Wonosala, Kecamatan Wonosalam mengatakan, tingkat kesejahteraan BPD sangat minim. “Setahu saya, tunjangan anggota BPD di Kabupaten Demak ini tidak sama. Masing-masing desa berbeda. Ada yang hanya diberi Rp 100 ribu perbulan dan ada juga yang sampai Rp 350 perbulan. Sumber dananya dari alokasi dana desa (ADD). Karena itu, mestinya tunjangan untuk BPD ini disamaratakan dengan payung hukum yang pasti,” katanya.

Terkait kesejahteraan ini juga disampaikan Faizin, anggota BPD Desa Bedono, Kecamatan Sayung. Menurutnya, tanpa ada operasional yang memadai, kinerja BPD tidak bisa optimal. “Padahal, posisi BPD cukup menentukan dalam pemerintahan desa,” kata dia.

Ketua DPW Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Provinsi Jateng, Muhamad Ali mengatakan bahwa tunjangan atau honor bagi BPD perlu ada payung hukumnya. Dengan demikian, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa ada payung hukum, bisa masuk ranah pidana.

“Kalau tunjangan itu menjadi hak anggota BPD, maka bisa diterima. Namun, jika tidak ada payung hukumnya, ya jangan diterima karena bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari,” jelas dia.

Menurutnya, sesuai PP Nomor 110 Tahun 2016, bahwa kesejahteraan BPD diserahkan atau dikembalikan kepada kepala daerah. Karena itu, kata dia, perlu komunikasi yang baik dengan kepala daerah (bupati). “Yang namanya tunjangan itu macam-macam. Ada tunjangan jabatan, kinerja, kesehatan dan lainnya. Perlu dibahas bersama,” katanya. (hib/ida)