PARIPURNA: Bupati Wonosobo Eko Purnomo saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pengajuan 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo. (DOK HUMAS DPRD KABUPATEN WONOSOBO)
PARIPURNA: Bupati Wonosobo Eko Purnomo saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pengajuan 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo. (DOK HUMAS DPRD KABUPATEN WONOSOBO)

Bupati Wonosobo Eko Purnomo dan fraksi-fraksi DPRD, memberikan pendapat dan pandangan umum terhadap pengajuan Raperda inisiatif DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Selasa (12/12) kemarin, di ruang utama DPRD.

RAPAT dipimpin Ketua DPRD, Afif Nurhidayat. Pada kesempatan itu, Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyampaikan pendapatnya atas 3 Raperda Inisiatif DPRD. Yakni, Raperda tentang Cagar Budaya, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemkab, kata Bupati Eko, sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan Raperda Inisiatif tersebut.

Terkait Raperda tentang Cagar Budaya, Bupati Eko Purnomo menilai sangat tepat untuk mengisi kekosongan hukum Kabupaten Wonosobo perihal cagar budaya. Kendati demikian, Bupati Eko berharap agar substansi Raperda diharapkan lebih komprehensif mengatur cagar budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya serta kewenangan yang dimiliki. ”Perlu diperjelas beberapa materi dalam ruang lingkup Raperda dan memperjelas syarat prosedur penetapan pemeringkatan cagar budaya tingkat kabupaten dan pengelolaannya di tingkat kabupaten,” kata Bupati Eko. Termasuk, sambung Bupati Eko, memperjelas penerbitan izin untuk membawa keluar cagar budaya asal Wonosobo, keluar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan pameran. ”Serta mengatur syarat prosedur pengelolaan museum kabupaten,” kata Bupati Eko.

Untuk Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bupati Eko Purnomo juga sangat mengapresiasi. Mengingat perlindungan dan pemberdayaan petani, sangat diperlukan. Utamanya, untuk membantu petani menghadapi berbagai permasalahan sektor pertanian; serta untuk lebih meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. ”Untuk Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kami melihat hal ini sebagai bentuk wujud komitmen, baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.”

Maka dengan adanya Perda ini, kata Bupati Eko, nantinya akan lebih membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk secara nyata berkontribusi dan berpartisipasi bersama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk pandangan umum fraksi terhadap tuga Raperda Pemerintah Kabupaten Wonosobo, beberapa fraksi menyampaikan sejumlah catatan. Raperda yang dimaksud adalah Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa; Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; serta Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Albar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berpendapat, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diperhatikan persiapan-persiapan pemilihan kepala desa. Seperti pemberitahuan tentang akhir masa jabatan, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia kepada bupati dan persetujuan biaya pemilihan dari bupati.