SALATIGA – Petani asal kota Salatiga akan mendapatkan jaring pengaman dan kesejahteraan dari pemerintah. Mulai dari asuransi kesehatan dan jiwa, kredit usaha petani hingga jaminan jika ada kegagalan panen yang disebabkan faktor alam. Jaminan itu tertuang dalam peraturan daerah yang telah kelar disusun oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Salatiga.

“Kita sudah menyelesaikan perda jaminan usaha petani untuk memberikan keamanan dan kesejahteran kepada para petani di Salatiga. Perda ini sudah selesai dikonsultasikan ke gubernur,” jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD Salatiga Supriyadi Fatkhi ketika ditemui wartawan, Senin (11/12).

Dijelaskan dia, perda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga swasembada pangan. Sekaligus ditujukan ke pemerintah provinsi dan nasional untuk memberikan kesejahteraan kepada para petani. “Ini tinggal menunggu penandatanganan kerjasama dengan eksekutif. Perda telah disusun sejak tahun 2015 dan sekarang sudah selesai,” jelasnya.

Lebih jauh dipaparkan, petani yang mendapatkan asuransi tidak hanya yang bekerja di sawah yakni pemilik lahan dan juga petani penggarap saja. Namun juga peternak hewan dan ikan. Sebab peternak ini juga masuk dalam kategori petani.

“Kegagalan panen nantinya akan dihitung oleh tim khusus. Sehingga ganti rugi sedikit banyak bisa mengobati kekecewaan para petani yang gagal panen. Namun, kegagalan yang disebabkan faktor alam,” jelasnya.

Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan, Fatkhi mengaku jika semua itu masih tentatif karena perda itu akan berlaku pada saat tertentu.

Dijelaskan dia, hingga saat ini di kota Salatiga, luas lahan pertanian hanya 30 persen dari total luas wilayah kota. Meski tidak besar dibandingkan kabupaten atau kota lain, namun diharapkan Salatiga bisa menjadi perintis mengenai permasalahan kesejahteraan petani. “Saya yakin ini bisa bagus jika terlaksana. Tinggal menunggu pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan saja,” jelasnya. (sas/ton)