Pelaku Usaha Konter Selular Tercekik

715

SEMARANG – Para pelaku usaha ritel selular dari berbagai daerah merasa tercekik atas sejumlah kebijakan pemerintah yang diberlakukan saat ini. Di antaranya terkait penerapan pajak yang dinilai tidak adil, serta kebijakan regulasi registrasi Kartu Perdana menggunakan 1 NIK, 1 KK, dengan pembatasan maksimal 3 kartu perdana, batas akhir pada 28 Februari 2018 mendatang.

Selain itu, para pelaku usaha ritel selular tradisional channel tersebut merasa diperlakukan berbeda dengan pelaku usaha ritel berbasis modern channel yakni penjualan pulsa berbasis aplikasi online, termasuk minimarket.

Atas hal itu, mereka menghelat pertemuan dalam Jambore Daerah IV Jadikopen’s Semarang yang diselenggarakan oleh Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)-Komunitas Pedagang Selular Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Hotel Citra Dewi Bandungan, Kabupaten Semarang, pada Sabtu-Minggu (9/10) Desember 2017. Ini menjadi gerakan massal bagi pelaku usaha ritel atau konter selular tradisional. Tidak hanya Jawa Tengah, tetapi juga menjadi gerakan nasional.

“Kami menyatukan visi-misi dalam memerjuangkan nasib pelaku usaha ritel tradisional channel ke depan. Karena saat ini dalam kondisi tercekik kebijakan pemerintah,” kata salah satu peserta dari Ciamis, Helmi Helda, kemarin.

Sedikitnya dihadiri 700 pelaku usaha ritel selular dari berbagai daerah Indonesia. Baik dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera.

Penasihat Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Jateng-DIY, Joeniran, mengatakan, pihaknya berkumpul untuk mencari solusi agar penerapan pembayaran pajak antara ritel tradisional channel dengan modern channel (penjual pulsa berbasis aplikasi online, termasuk minimarket), bisa diberlakukan secara adil. “Kami minta keadilan dari pemerintah. Kami berharap, pajak tidak dihitung berdasarkan omzet. Karena margin keuntungan sebenarnya tidak ada 1 persen,” katanya.

Pemberlakuan pajak ini tidak adil karena pajak untuk ritel modern channel seperti di Buka Lapak, penukaran uang di money changer, mimimarket, dan lain-lain, dihitung berdasarkan margin, bukan omzet yang diterima. Sedangkan mengenai kebijakan registrasi Kartu Perdana 1 NIK, 1 KK dengan pembatasan maksimal 3 kartu perdana dengan batas akhir 28 Februari 2018 mendatang, pihaknya mendukung registrasi kartu perdana tersebut. Tetapi menolak pembatasan 3 kartu perdana tersebut.

“Kebijakan ini akan mematikan usaha ritel selular. Sebab, sejauh ini penjualan kartu perdana paket internet menjadi tulang punggung dalam industri ritel,” katanya. (amu/zal)