33 C
Semarang
Kamis, 2 Juli 2020

Pelaku Usaha Konter Selular Tercekik

Another

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru...

SEMARANG – Para pelaku usaha ritel selular dari berbagai daerah merasa tercekik atas sejumlah kebijakan pemerintah yang diberlakukan saat ini. Di antaranya terkait penerapan pajak yang dinilai tidak adil, serta kebijakan regulasi registrasi Kartu Perdana menggunakan 1 NIK, 1 KK, dengan pembatasan maksimal 3 kartu perdana, batas akhir pada 28 Februari 2018 mendatang.

Selain itu, para pelaku usaha ritel selular tradisional channel tersebut merasa diperlakukan berbeda dengan pelaku usaha ritel berbasis modern channel yakni penjualan pulsa berbasis aplikasi online, termasuk minimarket.

Atas hal itu, mereka menghelat pertemuan dalam Jambore Daerah IV Jadikopen’s Semarang yang diselenggarakan oleh Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)-Komunitas Pedagang Selular Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Hotel Citra Dewi Bandungan, Kabupaten Semarang, pada Sabtu-Minggu (9/10) Desember 2017. Ini menjadi gerakan massal bagi pelaku usaha ritel atau konter selular tradisional. Tidak hanya Jawa Tengah, tetapi juga menjadi gerakan nasional.

“Kami menyatukan visi-misi dalam memerjuangkan nasib pelaku usaha ritel tradisional channel ke depan. Karena saat ini dalam kondisi tercekik kebijakan pemerintah,” kata salah satu peserta dari Ciamis, Helmi Helda, kemarin.

Sedikitnya dihadiri 700 pelaku usaha ritel selular dari berbagai daerah Indonesia. Baik dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera.

Penasihat Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Jateng-DIY, Joeniran, mengatakan, pihaknya berkumpul untuk mencari solusi agar penerapan pembayaran pajak antara ritel tradisional channel dengan modern channel (penjual pulsa berbasis aplikasi online, termasuk minimarket), bisa diberlakukan secara adil. “Kami minta keadilan dari pemerintah. Kami berharap, pajak tidak dihitung berdasarkan omzet. Karena margin keuntungan sebenarnya tidak ada 1 persen,” katanya.

Pemberlakuan pajak ini tidak adil karena pajak untuk ritel modern channel seperti di Buka Lapak, penukaran uang di money changer, mimimarket, dan lain-lain, dihitung berdasarkan margin, bukan omzet yang diterima. Sedangkan mengenai kebijakan registrasi Kartu Perdana 1 NIK, 1 KK dengan pembatasan maksimal 3 kartu perdana dengan batas akhir 28 Februari 2018 mendatang, pihaknya mendukung registrasi kartu perdana tersebut. Tetapi menolak pembatasan 3 kartu perdana tersebut.

“Kebijakan ini akan mematikan usaha ritel selular. Sebab, sejauh ini penjualan kartu perdana paket internet menjadi tulang punggung dalam industri ritel,” katanya. (amu/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

Tambah Puyeng, Suami Nganggur

RADARSEMARANG.COM, LADY Sandi, 38, harus siap menanggung beban dua kali lebih besar setelah menjatuhkan talak suaminya. Bukan tanpa alasan, John Dori, 45, yang gagah...

Tiga Bersamaan

Tiga orang hebat ini punya ide yang mirip-mirip. Hafidz Ary Nurhadi di Bandung, dr Andani Eka Putra di Padang dan Fima Inabuy di Kupang,...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Pemkab Bagikan 14 Ton Bawang Merah

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Pemkab Demak kemarin memborong sebanyak 14 ton bawang merah milik petani di DesaTempel, Kecamatan Wedung  dan Desa Pasir, Kecamatan Mijen. Bawang tersebut...

Tebing Secosere sebagai Pembelajaran di Sekolah

BELAJAR bukan hanya penguasaan materi, namun juga harus dapat menata tujuan yang realistis dan bagaimana  untuk menguatkan diri untuk meraih prestasi. Semua itu akan...

Banyak TKA di Kendal Tak Punya SKTP

KENDAL- Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) Kabupaten Kendal menggelar sidak di sejumlah perusahaan. Tim terdiri atas Kesbangpol Kendal, Polres Kendal, Kodim 0715 Kendal, Dinas...

Tidak Tuntas

Inilah ngaji yang tidak tuntas. Belajar baru sepenggal. Lalu penasaran. Tapi sang guru telah wafat -- Kyai Haji Maimoen Zubair. Selasa 6 Agustus lalu....

Dewan Tetap Dukung SMPN 45 Dibangun

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Penolakan Forum Komunikasi Sekolah Swasta se-Kecamatan Genuk Semarang atas rencana pembangunan SMP Negeri 45 di Kelurahan Banjardowo, Genuk, Semarang oleh Pemkot...

Beri Tenggang Waktu Sebulan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sesuai regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, besok (28/2), seluruh kartu prabayar sudah harus didaftarkan ulang. Meski begitu, pemerintah tetap memberikan...