ANTI KORUPSI : Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said dalam diskusi memperingati Hari Antikorupsi Dunia, di Jakarta, Sabtu (9/12) kemarin. (ISTIMEWA)
ANTI KORUPSI : Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said dalam diskusi memperingati Hari Antikorupsi Dunia, di Jakarta, Sabtu (9/12) kemarin. (ISTIMEWA)

JAKARTA-Menyongsong peringatan Hari Antikorupsi, panggung politik dan kepemimpinan nasional disuguhi pertunjukan yang tidak membanggakan.   Ketua DPR, lembaga legislatif, lembaga pembuat hukum mempertontonkan sikap yang jauh dari menghormati hukum. Di samping kasus-kasus terdahulu yang penuh kontroversi dan tanda tanya besar, kasus e-KTP adalah puncak dari perilaku melanggar hukum, korup, manipulatif, dan pelecehan terhadap penegakan hukum.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said mengungkapkan hal itu dalam diskusi memperingati Hari Antikorupsi Dunia, di Jakarta, Sabtu (9/12) kemarin. Selain Sudirman Said, tampil juga sebagai pembicara adalah peneliti LIPI, Siti Zuhro, pakar hukum tata negara Refly Harun, pengamat kebijakan publik Said Didu, dan Najwa Shihab. Dalam kesempatan itu, ditampilkan juga wayang politik dengan dalang Ki Rohmad Hadiwijoyo.

“Informasi yang saya dapat, hari ini SN (Setyo Novanto, red) sudah menyampaikan pengunduran diri dari kedudukannya sebagai ketua DPR RI. Semoga ini benar. Sehingga DPR sebagai lembaga terhormat tidak terbebani proses hukum yang harus dijalani SN,” kata Sudirman, yang juga salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Lebih lanjut, Sudirman mengungkapkan bahwa satu per satu, perangkat yang mendukung siasat-siasat pelecehan hukum SN sudah rontok. Para pendukungnya di Partai Golkar pun mulai balik badan. Bahkan dua pangacara kondang, termasuk pengacaranya pun telah mengundurkan diri. “Ini memberikan pesan dan menjadi bukti bahwa kejahatan tak bisa disembunyikan terlalu lama. Juga memberi pelajaran bahwa uang bukan segalanya,” tandas dia.

“Malam ini kita berkumpul bukan hendak merayakan tertangkapnya Setnov, karena tidak baik berbahagia di atas penderitaan orang. Kita berhimpun di sini ingin menggarisbawahi bahwa korupsi merupakan persoalan besar negara ini, dan di banyak negara lain. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dipacu. Para aktivis dan pegiat gerakan antikorupsi harus terus memperkuat diri,” katanya lagi.

Lebih lanjut Sudirman mengungkapkan, sejak KPK mulai menjalankan tugasnya, kasus-kasus korupsi dan pelaku yang berhasil ditindak, luar biasa masif. Hari ini, jika dilihat deretan elit nasional, hampir seluruh pimpinan lembaga tinggi negara terlibat dalam kasus korupsi. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK, DPD, DPR, yang tersisa tinggal MPR dan Presiden. “Ini suatu landscape politik yang sama sekali tidak membanggakan sebagai bangsa,” lanjut Sudirman.