Terapkan Iptek

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, pemerintah seharusnya melengkapi fasilitas UPPKB. Lengkapi dengan Iptek serta IT yang canggih serta sumber daya manusia (SDM) profesional untuk mengoperasikan jembatan timbang tersebut.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) khususnya di bidang informasi untuk pengoperasian UPPKB diperlukan, dalam upaya menghilangkan citra jembatan timbang sebagai sarang praktek pungutan liar (pungli).

Teknologi yang diterapkan untuk UPPKB, dalam upaya menyimpan data, akurasi data, kecepatan data input, payment dan KIR dan lainnya. Selanjutnya, UPPKB dapat diintegrasikan dengan uji kir kendaraan bermotor di daerah. Karena itu, uji kir di daerah yang dikelola pemda harus turut berbenah.

Pelanggaran truk tidak hanya kelebihan muatan, akan tetapi dimensi truk juga cukup banyak yang melanggar. Hasil survei yang dilakukan Direktorat Pembinaan Keselamatan Ditjenhubdat Kemenhub September-Oktober 2017, menduduki peringkat kedua (16,27 persen) setelah aspek daya angkut 54,66 persen.

Aplikasi ini adalah sistem mandiri yang memungkinkan dioperasikan 24 jam 7 hari seminggu tanpa memerlukan bantuan operator. Karena sistem antarmuka yang mudah, langsung dapat dioperasikan oleh sopir truk. Dengan penerapan IT khususnya teknologi informatika akan mengubah citra jembatan timbang.

Perlu Waktu

Pembenahan UPPKB harus disertai perubahan konsep desain UPPKB dan standar operasi dan pelaksanaan (SOP) UPPKB. Truk yang melanggar dilarang melanjutkan perjalanan sebelum kelebihan muatan barang yang diangkut dipindah ke truk lainnya.

Selama proses menunggu truk lain sampai dengan proses pemindahan barang harus dikenakan biaya parkir. Jika perlu tarifnya dibuat setinggi mungkin sebagai efek jera dan pendapatan dari tarif parkir digunakan untuk insentif petugas. Untuk memberlakukan konsep ini, UPPKB yang ada harus diubah rancangannya.

Hal ini memang membutuhkan waktu. Selama masa transisi, penegakan hukum dengan cara tilang (tindak pelanggaran) masih diperlukan dan harus tetap dilakukan secara tegas dan konsisten.

Selama ini, jalan-jalan di Jateng merupakan korban dari pengelolaan jembatan timbang yang selama ini kurang optimal. Akibatnya banyak ditemukan jalan-jalan di Jateng yang cepat rusak dan angka kecelakaan truk juga tinggi. Harapannya dengan jembatan timbang beroperasi sesuai ketentuan dan ada jaminan praktik bebas pungutan liar (pungli) adalah dambaan publik di Jawa Tengah. (*)

*) Peneliti Lab Transportasi dan Akademisi Unika Soegijapranata