SEMARANG – Gedung eks Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Banyumas yang dimiliki Pemprov Jateng memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sayangnya, Unit Pengelolaan Aset Daerah (UPAD) yang saat ini mengelola gedung tersebut tidak memiliki anggaran sepeser pun untuk perawatan, sehingga kondisi gedung memprihatinkan.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengungkapkan, Gedung eks Bakorwil III kondisinya kumuh, kotor, dan banyak bagian yang bocor. “Gedung ini terkesan horor apalagi kalau malam, gelap,” ungkapnya usai mengunjungi kompleks eks Bakorwil III Banyumas, belum lama ini.

Dia menjelaskan, Komisi yang dipimpinnya merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Menurut Asfirla harusnya Biro Keuangan mengalokasikan anggaran perawatan gedung tersebut, mengingat gedung yang dibangun pada tahun 1938 tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. “Gedung ini juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena terletak di tengah tengah kota, Sayang tidak terawat seperti ini,” katanya.

Komisi C DPRD Jateng yang memiliki tupoksi di bidang pendapatan berpendapat dengan potensi yang sedemikian besar harusnya bisa berkontribusi maksimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Gedung yang memiliki luas 13 hektare tersebut dulunya merupakan kantor dan rumah dinas Residen Banyumas. Salah satu kamar yang terdapat di lantai dua gedung ini pernah ditempati oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno saat berkunjung ke Banyumas. Gedung ini memiliki fasilitas 5 kamar yang disewakan, lapangan tenis, ruang rapat, hall, serta halaman depan dan belakang yang luas sehingga cocok untuk kegiatan outdoor. “Dengan kondisi seperti ini, siapa yang mau menyewa, untuk masuk lokasi saja saya rasa orang sudah takut,” bebernya.

Kepala UPAD Banyumas Sri Kendarti mengatakan, tidak adanya biaya perawatan gedung disiasati dengan cara kerja bakti karyawan. Pihaknya sudah mengajukan biaya perawatan dan petugas cleaning service. Namun sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pemprov Jateng. “Untuk memotong rumput di halaman depan dan belakang saja kami tidak memiliki anggaran, sehingga kami kerahkan karyawan dengan bekerja bakti,” katanya. (ric)