SAMPAIKAN FAKTA: Fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Sigit Wibawa menyampaikan sebanyak 1.653 KK di Kota Magelang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada kegiatan konsultasi publik dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2017-2022 Kota Magelang, di Aula Bappeda, Kamis (7/12) kemarin. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)
SAMPAIKAN FAKTA: Fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Sigit Wibawa menyampaikan sebanyak 1.653 KK di Kota Magelang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada kegiatan konsultasi publik dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2017-2022 Kota Magelang, di Aula Bappeda, Kamis (7/12) kemarin. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)

“Jika memang susah disadarkan, Pemkot perlu membuat regulasi yang mengatur hal ini.”

Iwan Triteny Setyadi

MAGELANG—Sebanyak 1.653 kepala keluarga (KK) dari 41.817 KK di Kota Magelang hingga saat ini masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Selain itu, sebanyak 7.131 KK juga masih belum memiliki sanitasi yang layak.

“Kesadaran masyarakat kurang, kemudian budaya yang sudah ada sejak lama, seperti buang air besar (BAB) di sungai. Pendidikan dan ekonomi juga menjadi faktor penyebab sanitasi kurang layak,” jelas Fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sigit Wibawa, di sela kegiatan konsultasi publik dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2017-2022 Kota Magelang, di Aula Bappeda, Kamis (7/12) kemarin.

Berdasarkan survei dari lembaga EHRA, menurut Sigit, warga yang masih BABS tersebut, tersebar merata di tiga kecamatan. Yaitu: Magelang Tengah 514 KK, Magelang Utara (596 KK), dan Magelang Selatan (543 KK). “Sedangkan untuk sanitasi yang tidak layak di Kota Magelang, ada 7.131 KK. Sedangkan yang sudah sesuai dan layak dengan sistem SPAL-DS ada 30.059 KK dan sistem SPAL-DT ada 2.974 KK,” beber Sigit.

Sigit menjelaskan, sanitasi kurang layak yang dimiliki oleh warga beragam. Di antaranya, mulai buang air besar langsung ke lingkungan (kolam, sungai, tanah, sawah, tempat terbuka), kloset leher angsa yang langsung terbuang ke sungai, dan kloset langsung pembuangan. “Yang terbanyak  ditemukan di Kota Magelang adalah berupa toilet/kloset dengan pembuangan langsung ke sungai,” kata Sigit.

Kepala Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ekpraswil Bappeda) Kota Magelang, Iwan Triteny Setyadi menjelaskan, Pemkot Magelang berkomitmen pada 2018, sudah 0 persen sanitasi tidak layak. “Salah satu upaya konkret yang sudah dilakukan oleh Pemkot Magelang adalah dengan membangun Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) komunal atau septic tank bersama. Warga bisa memiliki toilet di rumah masing-masing kemudian pembuangan dilakukan di IPAL komunal,” jelas Iwan.

Hanya saja, lanjut Iwan, kendala terbesar yang dihadapi di Kota Magelang adalah sempitnya lahan. Sehingga membuat warga tidak bisa membangun septic tank sendiri. Sedangkan pembangunan IPAL komunal, menurut Iwan, lebih mudah, karena bisa dibangun di jalan atau di titik terbuka lainnya. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak kepala keluarga sekaligus.

“Kita juga terus melakukan sosialisasi dan pemicuan agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang air sembarangan. Jika memang susah disadarkan, Pemkot perlu membuat regulasi yang mengatur hal ini.”

Hingga saat ini, sambung Iwan, Pemkot telah membangun 28 IPAL komunal yang tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang. Fasilitas tersebut sudah dimanfaatkan oleh ribuan KK. “Dengan adanya IPAL komunal ini, keberadaan air limbah menjadi tidak mencemari lingkungan/existing di sekitar.” (cr3/isk)