SEMARANG-Penanganan bencana alam di berbagai daerah di Jateng menghadapi persoalan klasik, yakni masalah kewenangan. Akibatnya, meski lokasi di Jateng, tapi kewenangannya Pemerintah Pusat, sehingga banyak bencana alam yang tidak bisa tertangani secara maksimal.

“Kami bersepakat bahwa Jateng memang dikenal sebagai supermarket bencana. Ada beberapa titik krusial yang selalu menjadi langganan banjir dan longsor, namun tidak bisa langsung ditangani Pemprov Jateng. Karena itu, perlu solusi untuk mengatasi problem kewenangan,” kata Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso.

Padahal, ia menambahkan, di beberapa daerah ada beberapa titik krusial bencana yang ada hubungannya dengan objek vital. Pertama, bencana rob di Pantura, tepatnya di Kota Semarang. Sekali terjadi rob, langsung menjadi perhatian banyak pihak sampai ke pusat. Kedua, bencana yang biasa terjadi di wilayah selatan sekitar Kroya. “Kalau masuk Cilacap dan Purbalingga, ada sungai yang limpahan airnya sering masuk ke jalan nasional saat hujan,” ujarnya.

Politisi PKS ini berharap semua persoalan itu menyangkut regulasi. Diharapkan harus segera ada penyelesaian, sehingga persoalan bencana dapat segera ditangani secepatnya. Ia mengapresiasi Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang (PU SDA-Taru) yang membangun embung di sejumlah daerah cekungan. Untuk menanggulangi bencana, sebaiknya upayanya bukan soal pengendalian tapi pengelolaan. Dengan begitu, sejak awal pihak-pihak terkait lebih siap dalam penanganan bencana. “Saat ini DPRD Jateng sendiri tengah menggarap Raperda Air Tanah yang diharapkan bisa mempengaruhi upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor,” tambahnya.

Setidaknya sebanyak 32 kabupaten/ kota masuk rawan bencana. Kecuali, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Tegal. Dari puluhan daerah itu, 1.719 desa di 334 kecamatan berstatus rawan banjir dan 1.594 desa berstatus rawan longsor. Sementara, data BMKG menyebutkan puncak musim hujan terjadi pada Januari 2018. Pada ini, seluruh Jateng sudah masuk awal musim penghujan.‌Namun, jika dibanding tahun lalu, pada 2017 ini curah hujan masih lebih rendah.

“Hujan sudah datang kembali, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Provinsi Jawa Tengah harus ditingkatkan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri,” tambah Anggota Komisi D DPRD Jateng, Rusman. (fth/ida)