Kaum Difabel Tuntut Hak Setara

107

UNGARAN – Forum Komunikasi Difabel Kabupaten Semarang meminta hak mereka sebagai warga Kabupaten Semarang dipenuhi oleh Pemkab Semarang. Hak yang dimaksud yaitu memperoleh kesempatan yang setara dengan warga yang lain.

Hal itu diutarakan forum tersebut saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (6/12). Ketua forum komunikasi difabel Kabupaten Semarang, Ratna Windaryanti mengungkapkan saat ini para difabel di Kabupaten Semarang masih minim perhatian.

“Hak-hak kita sebagai warga negara kami minta diberikan seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, diberikan kemudahaan saat mengurus adminstrasi kependudukan dan aksesibilitas kita juga dipenuhi,” ujar Ratna.

Dijelaskan Ratna, saat ini penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang masih merasa terdiskriminasi. Ia mencontohkan dalam kepengurusan administrasi kependudukan masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercatat sebagai warga Kabupaten Semarang. “Seperti saat ada orang autisme maupun yang down syndrome saat mengurus adminstrasi kependudukan masih ada petugas yang tidak sabar sehingga mengabaikan,” ujarnya.

Contoh lain, lanjutnya, saat ia melakukan audiensi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang. Dikatakan Ratna, saat ini kebijakan yang diberlakukan Dinsos masih untuk pembangunan masyarakat masih bersifat umum.

Padahal, kaum disabilitas membutuhkan kebijakan khusus yang juga berpihak kepadamereka.

“Mereka (Dinsos) saat kita audiensi banyak yang tidak tahu terkait apakah ada program yang berpihak ke kita. Untuk penganggaran dan lain-lain,” tuturnya.

Bentuk diskriminasi lain yang kerap di alami penyandang disabilitas yaitu sulitnya mereka untuk memperoleh pekerjaan. Banyaknya perusahaan di Kabupaten Semarang, lanjutnya, ternyata kurang berpihak kepada penyandang disabilitas.

Meski syarat jenjang pendidikan untuk memperoleh pekerjaan penyandang disabilitas terpenuhi namun kesempatan itu tidak bisa mereka rasakan.“Saya dulu pernah keterima kerja di sebuah perusahaan, karena kondisi saya sepertu ini sata diberhentikan secara sepihak,” tuturnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, banyam dialami oleh penyandang disabilitas. Terkait dengan aksesibilitas, penyandang disabilitas juga kurang diperhatikan. Dikatakan Ratna saat ini masih banyak fasilitas umum dan perkantoran milik Pemkab Semarang yang kurang ramah terhadap penyandang disabilitas.“Pintu masuk banyak yang tidak dilengkapi rum sehingga kita kalau masuk ke kantor harus dibantu orang lain tidak bisa mandiri,” katanya.

Khusus untuk anak-anak disabilitas kesempatan memperoleh hak pendidikan yang layak juga masih minim. Dikatakannya, hingga kini belum ada guru pendamping khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengungkapkan saat ini pihak eksekutif belum mengusulkan apapun ke pihak legislatif terkait dengan kebijakan yang benar-benar pro kaum difabel.“Sampai sekarang belum ada usulan apapun itu dari eksekutif yang pro dengan kaum difabel,” ujar Bambang yang akrab disapa Krebo tersebut.

Ia juga mengatakan, DPRD Kabupaten Semarang siap mengawal segala kebijakan pro disabilitas apabila nantinya diusulkan pihak eksekutif. Dikatakan Bambang, selama ini ruang-ruang publik di Kabupaten Semarang juga belum ramah akan kaum disabilitas. “Termasuk dalam hal ini penataan kota. Di ruang publik tidak diperhatikan Pemerintah,” katanya.

Audiensi yang langsung diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten Semarang tersebut juga sebagai bentuk penyatuan kelompok-kelompok disabilitas di wilayah Kabupaten Semarang. melalui sebuah wadah organisasi disabilitas tersebut dapat menjadi sebuah jembatan antara Pemkab Semarang dengan dengan para penyandang difabel sendiri.

“Harapan mereka juga kelompok usaha disabilitas bisa dijembatani pemerintah daerah. Kita menyambut baik hal itu, sehingga nantinya akan kita komunikasikan dengan pihak eksekutif,” pungkasnya. (ewb/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here