Dewan Dukung Proyek LRT

Atasi Kemacetan Semakin Parah

416

SEMARANG –DPRD Kota Semarang setuju dengan rencana pembangunan transportasi masal berbasis rel di Kota Semarang, baik Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), maupun Mass Rapid Transit (MRT), yang akan dibangun pada 2018. Sebab, kondisi gangguan lalu-lintas yang mengakibatkan kemacetan saat ini kian parah.

“Masih banyak PR bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kalau kita melihat dampak lalu lintas, kemacetan di beberapa titik terjadi setiap hari kian parah. Tentunya, adanya program LRT adalah terobosan yang bagus,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin.

Dikatakannya, membangun LRT diharapkan tidak hanya mencakup wilayah Kota Semarang saja. Tetapi LRT juga harus bisa berperan menjadi transportasi masal antar daerah penyangga. Misalnya, Kota Semarang dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan.

“Ini ide luar biasa, tetapi diperlukan kajian mendalam. Kami mendukung sepenuhnya. Karena kebutuhan transportasi masal memang mendesak. Salah satunya untuk mengurangi kemacetan di Kota Semarang,” ujarnya.

Menurut Supriyadi, kondisi Kota Semarang saat ini tidak mungkin membuat jalan baru lagi di tengah kota. Sehingga LRT ini bisa menjadi alternatif. Tetapi Dishub Kota Semarang jangan lupa program lama, seperti BRT Trans Semarang yang harus menambah koridor sesuai rencana. “Sebab, masih banyak wilayah yang selama ini belum terjangkau. Termasuk mengelola angkutan feeder dari wilayah permukiman ke jalan protokol. Istilahnya dalam angkutan transportasi jalur cabang dan jalur ranting,” katanya.

Mengenai pembangunan LRT yang membutuhkan biaya mahal, menurut Supriyadi, hal itu tidak menjadi kendala selama memiliki konsep dan persiapan secara matang. “Saya kira kalau detail engineering detail (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Larap, hingga Andalalin telah dibuat, maka akan terlihat berapa anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Pembangunan LRT, lanjut Supriyadi, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Semarang. “Setidaknya harus menggandeng investor. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ataupun APBN. Kementerian Perhubungan bisa membantu untuk pengadaannya,” katanya.

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prasetyo, sebelumnya mengatakan saat ini Dinas Perhubungan Kota Semarang telah melakukan studi kelayakan tahap awal. Harapannya, pada 2018 bisa dimulai pembangunan. “Tetapi kami masih akan melakukan studi lanjutan. Misalnya, studi mengenai skema pengelolaan manajemen bisnisnya,” ujarnya. (amu/aro)