BKK Kecamatan Susukan Dalam Pengawasan

112

UNGARAN – Pengawasan terhadap BKK Kecamatan Susukan terus dilakukan karena tingginya angka kredit macet. Apalagi beberapa waktu lalu, petinggi di BKK tersebut terjerat hukum karena kasus kredit fiktif.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pengawas BKK Susukan Kabupaten Semarang Agus Utomo usai pelantikan Direktur Utama BKK Susukan yang baru di ruang utama Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Rabu (6/12).

Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pengawalan ketat terhadap kinerja BKK Susukan karena masih tingginya kredit macet. “Pengawalan ketat tidak selalu berarti image buruk ya. Kita akan melakukan pengawasan dari aspek manajerial dan operasionalnya termasuk penyaluran kredit untuk memperbaiki kinerja BKK Susukan,” katanya.

Dikatakannya, direktur BKK Susukan yang baru nanti harus selektif saat menyalurkan kredit pinjaman kepada nasabah. Prosedur yang telah ditetapkan harus dipatuhi dan memilih nasabah yang produktif dan dinilai mampu memenuhi kewajiban angsuran.

“Jangan mudah memberikan kredit hanya karena pertemanan sementara aturan mainnya tidak dipenuhi. Nah, ini nanti menyebabkan kredit macet karena susah nagihnya,” ujarnya. Sampai dengan awal Desember ini, jumlah kredit macet BKK Susukan yang telah tertagih sebesar Rp 4,6 miliar.

Angka itu separo lebih jika dibandingkan dengan total kredit macet sebesar Rp 8 miliar. Pada kesempatan itu, Agus juga menerangkan rencana penggabungan (merger) seluruh BKK di Jawa Tengah dan BKK Susukan menjadi salah satu cabangnya.

Dimana rekomendasi awal dari rapat umum pemegang saham BPR BKK/BKK di Jateng, seluruh cabang agar mengendalikan ekspansi penyaluran kredit. Seleksi nasabah yang kredibel perlu dilakukan untuk menjamin kemampuan membayar angsurannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here