Minta Gubernur Cabut Izin Pabrik Semen Pati

261
KENDURI LINGKUNGAN: Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Selasa (5/12). Mereka meminta gubernur untuk mencabut izin pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KENDURI LINGKUNGAN: Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Selasa (5/12). Mereka meminta gubernur untuk mencabut izin pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG- Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (5/12). Mereka kembali meminta gubernur untuk mencabut izin pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati.

Aksi tersebut diselingi semacam prosesi. Mereka datang membawa sejumlah hasil pertanian yang sudah dimasak. Sesaat setelah tiba di depan gerbang kantor gubernur, massa yang rata-rata kaum hawa tersebut, langsung menggelar “Kenduri Lingkungan” secara lesehan.

Dalam prosesi itu, JMPPK berdoa agar bumi Kendeng diselamatkan. Tidak dieksploitasi atas nama pembangunan. Sebab, jika mata air di Pegunungan Kendeng terganggu, bukan hanya penduduk saja yang terkena dampaknya. Tapi hewan dan tumbuh-tumbuhan bakal terkena imbasnya.

Koordinator aksi, Bambang Sutikno, menjelaskan, ada ribuan sumber mata air di dekat pendirian pabrik semen. Mata air tersebut mengalir ke sungai, goa, dan sungai bawah tanah. “Kalau sumber mata air rusak, kami takut kelestarian Pegunungan Kendeng akan hilang,” terangnya.

Dijelaskan, kedatangan warga ke kantor gubernuran, karena pada Jumat (8/12) Bupati Pati Haryanto akan mengeluarkan surat keputusan tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen, serta penambangan batu gamping dan batu lempung yang dilakukan PT Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk).

Menurutnya, jika selama tiga tahun perusahaan tidak melakukan kegiatan apapun, maka izin tersebut dianggap kedaluwarsa dan harus diperpanjang. “Jadi kami meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan pabrik semen di Pati tersebut. Sebab, sejak 2014 lalu PT Sahabat Mulia Sakti belum pernah melaksanakan kegiatan dan usahanya,” tegasnya.

Pihaknya berharap, gubernur mau mendengarkan aspirasi warga sekitar pabrik semen dengan alasan perlindungan lingkungan dengan mencabut atau membatalkan izin lingkungan.

“Kami pernah menggugat di PTUN menang. Pabrik semen dan bupati banding dan dimenangkan PT TUN. Terus kami kasasi ke Mahkamah Agung, tapi kasasi kami ditolak. Jadi, kami meminta gubernur untuk tidak mengeluarkan atau memperpanjang izin lingkungan bagi pabrik semen Pati. Kalau sampai tiga tahun pabrik semen tidak beroperasi, maka dianggap batal demi hukum,” kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pada 2 Agustus 2016 pihaknya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan sepakat membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Pegunungan Kendeng.  Aksi warga Pati kemarin berjalan damai dengan penjagaan ketat aparat kepolisian hingga massa membubarkan diri. (amh/aro)