Linggoasri Layak Jadi Sanatorium Tuberkulosis

383
RAPERDA INISIATIF : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat penyampaian pendapat atas dua Raperda Inisitatif DPRD dalam paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (4/12) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RAPERDA INISIATIF : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat penyampaian pendapat atas dua Raperda Inisitatif DPRD dalam paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (4/12) kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Kawasan Objek Wisata Linggoasri di Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sangat layak dijadikan sanatorium, yaitu sebuah fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang terutama tuberkulosis. Hal itu didukung lingkungan dengan ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut, dengan udara yang sejuk karena dikeliling oleh perbukitan daan hutan pohon pinus, serta beberapa pohon besar yang terjaga kelestarian.

Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, di sela penyampaian pendapat atas dua Raperda Inisitatif DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Raperda Penanggulangan Tuberkulosis dan Raperda Produk Hukum, dalam sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin malam (4/12) kemarin.

Menurut Bupati Asip, dipilihnya kawasan Linggoasri karena udaranya sejuk, akses jalannya mudah dijangkau, lantaran dilintasi jalan raya yang menghubungkan antar kabupaten/kota serta. Selain itu, lahan di kawasan Linggoasri sangat luas untuk digunakan sanatorium.

“Raperda inisiatif tentang Penanggulangan Tuberkulosis harusnya ada konten unsur lokal. Misalnya, di kawasan Linggoasri bisa dijadikan sanatorium untuk penyakit tuberkulosis,” katanya.

Bupati Asip juga menambahkan bahwa ketinggian kawasan Linggoasri sekitar 600-an di atas permukaan laut, bukan termasuk salah satu kawasan yang padat permukiman. Kalaupun ada permukiman, masih cukup jauh letaknya.

Bupati Asip juga mengharapkan adanya pembahasan lebih lanjut, agar diatur secara rinci dari setiap strategi upaya penanggulangan tuberkulosis oleh setiap perangkat daerah dan masyarakat dalam teknis pelaksanaan.

Menurutnya, Raperda ini perlu dikonsultasikan kepada Pemprov Jateng, agar dapat disusun sesuai kaidah, norma, dan kewenangan serta menjadi payung hukum yang efektif bagi Kabupaten Pekalongan. “Berdasarkan pencermatan kami, Raperda ini masih mengadopsi penuh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dikonsultasikan ke Pemprov Jateng,” tegas Bupati Asip. (thd/ida)