Surono, Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang
Surono, Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang

Secara theologis, pendidikan memiliki arti penting pada setiap manusia. Agama memberikan isyarat pentingnya ilmu pengetahuan ataupun pendidikan bagi umat manusia, “Uthlubul Ilma Minal Mahdi Ila lahdzi” (tuntutlah ilmu sejak dari buaian/kandungan ibu sampai pada liang lahat/meninggal). Kewajiban menuntut ilmu dan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi siapapun adalah hal yang sangat mendasar.

Menghadirkan peran negara secara sentral, artinya pengelolaan pendidikan baik secara formal, informal maupun non formal kehadiran negara sangat menentukan. Sebagaimana UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Artinya seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan termasuk didalamnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Faktanya pendidikan di Indonesia belum mampu mengakomodasi keberagaman perbedaan kemampuan fisik maupun mental bagi siswa yang menyandang disabilitas. Data survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik 2016 menunjukkan bahwa dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, 1 juta diantaranya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak ini dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB).

Identifikasi persoalan di lapangan, kenyataannya tidak semua daerah di Indonesia memiliki sekolah khusus (SLB), kurang meratanya penyebaran sekolah khusus (SLB), saat ini lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan sehingga kondisi ini sangat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak yang berada di pedesaan, kondisi perekonomian ditambah jarak tempuh yang cukup jauh menjadi alasan untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah khusus (SLB).

Biaya (Cost) pendidikan SLB apakah mahal ? Akibat keterbatasan sekolah khusus (SLB) baik di perkotaan maupun di pedesaan karena peran pemerintah yang belum maksimal muncullah partisipasi masyarakat dalam bentuk pembangunan sekolah khusus (SLB) swasta maupun yang berupa satuan pendidikan reguler (inklusif). Konon dari 2.000 SLB yang ada, 75% adalah SLB swasta dengan biaya pendidikan yang cukup mahal. Data diperkuat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan menyebutkan bahwa, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia pun baru 10% yang sekolah di SLB. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab ? kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh biaya pendidikan. Thomas John (1985 : 20) mengemukakan bahwa pembiayaan (Cost) pendidikan yaitu persoalan bagaimana uang diperoleh ?, dari mana sumbernya ? dan untuk apa dibelanjakan ? dalam perspektif pembiayaan pendidikan. Sesuai amanat UUD 1945 sumber biaya yang paling sentral tentu dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat maupun orang tua murid sebagai penopang pembiayaan pendidikan khususnya bagi anak-anak yang berada di satuan sekolah khusus (SLB). Mengamini J. Wiseman (1987) pada konteks peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, Ibnu Kholdun dalam “Mukaddimahnya” menasehati, “bahwa sebagian dari tanda kewibawaan pemerintahan itu apabila mampu berlomba-lomba pada sifat-sifat yang terpuji”. Ketika negara hadir pada porsi yang lebih besar, tentu hak-hak pendidikan warga negara khususnya bagi penyandang disabilitas akan terakomodir secara layak. Bukan sebaliknya, mereka yang sudah cacat secara fisik dan mental harus menanggung biaya mahal pendidikan, yang pada ujungnya banyak diantara mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan secara baik. Ibaratnya, “sudah jatuh tertimpa tangga”. Ironis memang.

Penulis dinas di Satuan TNI-AD (Staf Kodam IV/Diponegoro) sebagai Komandan Detasemen Jasa Angkutan IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro.