DIDATA DI TEMPAT: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hartoko, meninjau warga yang kedapatan tidak membawa identitas diri pada Senin (4/12) kemarin saat operasi Yustisi di Kawasan Pecinan Kota Magelang. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)
DIDATA DI TEMPAT: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hartoko, meninjau warga yang kedapatan tidak membawa identitas diri pada Senin (4/12) kemarin saat operasi Yustisi di Kawasan Pecinan Kota Magelang. (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU)

MAGELANG—Sebanyak 130 warga di Kota Magelang disinyalir belum terdata dalam perekaman e-KTP. Padahal, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) Kota mengklaim memiliki sekitar 14.000 keping chip blangko e-KTP.

“Dari 102.984 warga yang wajib ber-e-KTP yang sudah melakukan perekaman data, hanya tinggal 130 orang saja yang belum rekam data,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Hartoko, di sela-sela pelaksanaan Operasi Yustisi di kawasan Pecinan, Jalan Pemuda Kota Magelang, Senin ( 4/12) kemarin.

Hartoko mengatakan, ke-130 warga Kota Magelang tersebut, bukan termasuk penduduk yang baru menginjak usia 17 tahun. Juga bukan pemula yang mendapatkan KTP. Mereka yang belum terdata, kemungkinan bekerja di luar kota dan tidak sempat melakukan rekam data. “Mungkin juga masyarakat yang belum melakukan perekaman data tersebut, sebenarnya telah memiliki KTP. Tetapi kartu identitas diri yang dimilikinya, masih bentuk lama. Jadi mereka menganggap KTP tersebut masih berlaku,” kata Hartoko.

Hartoko mengklaim, pihaknya masih punya 14.000 keping chip blangko e-KTP. Jumlah tersebut cukup untuk mencetak e-KTP warga. Terkait masih adanya warga yang belum memiliki e-KTP— meski datanya sudah direkam—Hartoko menegaskan, jumlahnya ada sekitar 6.000 warga. Data mereka masih berbentuk suket atau surat keterangan sementara KTP.

“Data pengolahan, sudah kami kirim ke Kemendagri untuk diproses. Jadi, dari Kemendagri yang masih proses, karena pengolahan data yang masuk ada 5 juta data, sedangkan kapasitasnya hanya mampu 2,5 juta data saja yang bisa diolah.”

Terkait 130 warga yang belum terekam, Hartoko berharap, mereka segera melakukan perekaman data e-KTP. Sebab, salah satu manfaatnya untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur Jateng 2018, serta pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 mendatang. “Harapan kami, akhir Desember mendatang, semua yang wajib e- KTP, harus sudah melakukan perekaman data.”

Untuk mencapai target yang dicanangkan, pihaknya proaktif melakukan berbagai terobosan. Di antaranya, melayangkan surat pemberitahuan kepada warga yang sudah wajib memiliki KTP, melalui masing-masing ketua RT. Upaya lain, menggelar Operasi Yustisi yang dilakukan pada Senin (4/12) kemarin.

Tujuannya, menjaring warga Kota Magelang yang belum melakukan rekam data e- KTP. “Dalam operasi ini, kami berhasil mendapatkan beberapa warga Kota

Magelang yang belum melakukan perekaman data e- KTP. Mereka kami minta segera melakukan perekaman di kantor Dispendukcapil.”

Operasi Yustisi hanya bersifat persuasif, yakni memberikan pengetahuan pentingnya kepemilikan e-KTP. Juga sebagai sarana untuk pendidikan agar masyarakat Kota Magelang lebih tertib. Utamanya, membawa KTP ketika sedang bepergian.

“Operasi Yustisi kali ini belum memberikan denda bagi yang kedapatan tidak membawa KTP, melainkan masih berupa teguran persuasif.” Rencananya, pada tahun depan, warga yang tidak membawa KTP, akan dikenakan denda tindak pidana ringan. (cr3/isk)