PARIPURNA: Ketua DPRD Demak H Nurul Nuttaqin bersama Wakil Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet dan H Muntohar memimpin rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2018 digedung DPRD. Paripurna dihadiri Bupati HM Natsir dan Wabup Joko Sutanto. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
PARIPURNA: Ketua DPRD Demak H Nurul Nuttaqin bersama Wakil Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet dan H Muntohar memimpin rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2018 digedung DPRD. Paripurna dihadiri Bupati HM Natsir dan Wabup Joko Sutanto. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DPRD Demak bersama Pemkab Demak melalui rapat paripurna telah menyetujui Raperda APBD 2018. Persetujuan dilakukan demi kesiapan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD tersebut. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak

Memasuki akhir tahun 2017, DPRD Demak bergerak cepat. Di antaranya menggelar rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak tahun anggaran (TA) 2018 di gedung DPRD pada 30 November lalu. Paripurna yang digelar malam hari ini dipimpin langsung Ketua DPRD Demak H Nurul Muttaqin, Wakil Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet dan Wakil Ketua H Muntohar. Rapat juga dihadiri Bupati Demak HM Natsir dan Wakil Bupati Joko Sutanto.

Seperti diketahui, mendasarkan pasal 311 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Raperda APBD 2018 yang diajukan tersebut merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 yang dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemda dengan DPRD pada 25 September 2017. Dengan pertimbangan itu, maka perlu menetapkan Perda tentang APBD APBD 2018.

Dengan adanya persetujuan bersama, DPRD dan Bupati Demak memutuskan penetapan Perda APBD tersebut. Adapun APBD tahun anggaran 2018 dari sisi pendapatan mencapai Rp 1.958.433.585.400 dan belanja daerah Rp 2.014.063.460.400 serta surplus (defisit) sebesar Rp 55.629.875.000. Sedangkan, pembiayaan terdiri atas penerimaan sebesar Rp 64.894.875.000 dan pengeluaran Rp 9.265.000.000. Karena itu, pengeluaran netto sebesar Rp 55.629.875.000.

Selanjutnya, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 275.726.614.400, dana perimbangan Rp 1.223.523.727.000 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 459.183.244.000. Untuk PAD terdiri dari jenis pendapatan pajak daerah sebesar Rp 97.007.000.000, retribusi daerah Rp 21.914.564.400, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 15.468.750.000 serta lain-lain PAD yang sah Rp 141.336.300.000. Kemudian, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp 45.489.703.000, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 894.376.873.000 dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 283.657.151.000. Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan hibah Rp 90.458.360.000, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Jateng dan pemerintah daerah lainnya Rp 105.062.241.000, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 263.662.643.000 dan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Untuk belanja daerah terdiri belanja tidak langsung Rp 1.199.979.782.100 dan belanja langsung Rp 814.083.678.300. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 801.013.534.100, belanja hibah Rp 39.305.800.000, belanja bantuan sosial Rp 6.274.800.000, belanja bagi hasil Rp 11.706.990.000, belanja keuangan kepada pemerintahan desa Rp 339.678.658.000 dan belanja tidak terduga Rp 2 miliar. Kemudian belanja langsung berupa belanja pegawai Rp 128.149.659.168, belanja barang dan jasa Rp 347.207.921.847 dan belanja modal Rp 338.726.097.285. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 64.894.875.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp 9.265.000.000. Lalu, penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) Rp 64.894.875.000 serta pengeluaran penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 9.265.000.000.