Pedagang Selular Semakin Resah

Gugat Pembatasan Registrasi Kartu Perdana

14240

SEMARANG Komunitas pedagang selular di Kota Semarang yang beranggota 1.100 orang memprotes kebijakan pemerintah tentang registrasi dan pembatasan kepemilikan kartu perdana selular yang akan diberlakukan mulai 28 Februari 2018 mendatang. Mereka menilai kebijakan tersebut akan mematikan usaha ritel selular kecil di level bawah. Sebab, sejauh ini penjualan kartu perdana paket internet menjadi tulang punggung dalam industri ritel, terutama pedagang kecil.

“Pendapatan utama yang diperoleh ritel selular paling besar dari penjualan kartu perdana data internet. Sehingga kartu perdana ini bisa dibilang menjadi tulang punggung dalam ritel,” kata Sekretaris Jenderal Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)-Komunitas Pedagang Selular Jateng-DI Jogjakarta, Wiyoto, Senin (4/12).

Sehingga rencana kebijakan pemerintah yang akan membatasi kepemilikan kartu perdana seluler, dan akan diberlakukan pada 28 Februari 2018 mendatang, membuat pedagang resah. Nantinya, setiap orang registrasi menggunakan satu nomor KTP dan KK (Kartu Keluarga) hanya diperbolehkan maksimal memiliki tiga kartu. Masing-masing kartu memiliki tiga kali registrasi, setelah itu diblokir.

Kalau itu dilaksanakan akan membunuh pedagang ritel kecil atau tradisional channel. Kami sebagai pihak yang banyak dirugikan. Anehnya, khusus modern channel yang direkomendasikan operator diperbolehkan registrasi sendiri. Atas hal itulah kami akan menggugat,” ujar Wiyoto.

Pihaknya mengaku mendukung kebijakan registrasi menggunakan nomor KTP dan KK tersebut. Tetapi menolak untuk pembatasan jumlah kepemilikian kartu perdana.

“Memang, margin keuntungan per kartu perdana hanya beberapa ribu. Tetapi kuantitasnya tinggi, karena bisa menjual dalam jumlah ribuan. Sehingga kalau diberlakukan pembatasan kartu perdana, maka dampak terburuknya bisa mengakibatkan pedagang ritel gulung tikar,” ungkapnya.

Saat ini, jumlah ritel selular yang terdaftar sebagai anggota KNCI di Kota Semarang kurang lebih 1.100 orang, dari total kurang lebih 2.000 ritel. Pendapatan yang diperoleh dari bisnis kartu perdana tersebut tergolong besar, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Komunitas kami se Indonesia memiliki alokasi khusus untuk bantuan sosial bencana. Bahkan musibah terjadi kapan pun, kami bergerak membantu saudara kita yang terkena musibah,” katanya.

Penasihat KNCI Jateng-DIJ, Joeniran, mengatakan, pihaknya mengaku telah melakukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia terkait kebijakan tersebut. Menurut dia, sudah ada respons dari regulator tersebut saat dialog digelar seperti opsi unreg atau registrasi ulang bagi kartu selular yang mati dan kebijakan kepemilikan kartu perdana lebih dari tiga dengan meregistrasi sendiri ke kantor operator telekomunikasi.  “Kami melihat ada kebijakan yang berat sebelah dengan memberikan perlakuan khusus kepada ritel modern seperti di minimarket,” ujarnya.

Branch Manager Semarang PT Telkomsel, Arief Hidayatus S, mengatakan, pihaknya akan mematuhi kebijakan dari pemerintah. Tetapi pihaknya akan memerhatikan sektor bisnis ritel seluler. “Saat ini, baru 30 juta nomor selular seluruh operator yang diregistrasikan ulang menggunakan NIK dan KK. Sedangkan jumlah nomor selular di Indonesia saat ini mencapai 200 juta unit,” katanya. (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here