KEMELUT: FKGNU Kabupaten Semarang memberikan pernyataan sikap keprihatinan terhadap kemelut DPC PKB Kabupaten Semarang di Tuntang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KEMELUT: FKGNU Kabupaten Semarang memberikan pernyataan sikap keprihatinan terhadap kemelut DPC PKB Kabupaten Semarang di Tuntang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN – Kemelut di internal DPC PKB Kabupaten Semarang hingga kini belum juga usai. Ketua Forum Komunikasi Generasi Nahdlatul Ulama (FKGNU) Kabupaten Semarang Abdul Rohim menduga, kemelut ini muncul lantaran ada pihak-pihak yang melakukan manuver politik untuk kepentingan personal terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kita minta ada sanksi organisatoris kepada pihak-pihak tersebut yang terbukti akan melakukan manuver politik,” ujar Abdul Rohim usai rapat FKGNU di Kecamatan Tuntang, Senin (4/12).

Menuver politik yang dilakukan oleh perseorangan tersebut, lanjutnya, berimbas kepada penggunaan sistem aklamasi terkait penetapan calon pimpinan partai dalam pelaksanaan Muscablub pada 15 Januari 2017 lalu. Pelaksanaan Muscablub dibatalkan secara sepihak oleh petugas DPP PKB dengan alasan yang menurutnya tidak rasional. Alasan tersebut dikarenakan tidak adanya kata sepakat di antara tiga kandidat Ketua PKB Kabupaten Semarang yang muncul.

“Calon-calonnya yaitu Pak Asof, Pak Basari, dan Pak Badaruddin,” katanya. Tidak adanya penyelesaian politik yang cepat oleh DPP PKB, justru membuka ruang masuknya oknum DPP maupun DPW yang mengusung kepentingan personal pasca Muscablub yang dibatalkan tersebut.

“Masuknya kepentingan personal ini justru tidak memberikan solusi penyelesaian terbaik malah memperkeruh situasi di mana mengangkat salah satu pejabat DPP PKB menjadi ketua DPC PKB Kabupaten Semarang,” tambahnya.

FKGNU Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi supaya segera digelar Muscablub sesuai AD/ART partai. Sekretaris FKGNU Kabupaten Semarang, Khadzik Faisol menambahkan, kirsi Ketua DPC Kabupaten Semarang yang saat ini dijabat bukan dari warga lokal Kabupaten Semarang merupakan sebuah keprihatinan tersendiri. “Ini seperti tidak percaya kepada warga Kabupaten Semarang, sehingga pengurus partai tingkat atas harus memimpin di DPC Kabupaten Semarang. Penghapusan posisi Dewan Syura dalam stuktur kepengurusan PKB di Kabupaten Semarang merupakan sebuah kekeliruan.” (ewb/ton)