SEMARANG- Pembangunan transportasi masal berbasis rel di Kota Semarang, baik Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), maupun Mass Rapid Transit (MRT), direncanakan akan dimulai 2018. Hal itu dibahas dalam Forum Grup Discussion (FGD) Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan LRT Semarang di Hotel Grasia, Jalan S Parman, Senin (4/12). Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang mengaku telah melakukan studi kelayakan tahap awal.

“Harapannya, 2018 bisa dimulai pembangunan. Tetapi kami masih akan melakukan studi lanjutan. Misalnya, studi mengenai skema pengelolaan manajemen bisnisnya,” kata Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prasetyo, kemarin.

Dikatakannya, penganggaran pembangunan LRT akan kesulitan jika hanya menggunakan APBD Kota Semarang. Sehingga diperlukan formula skema bisnis yang matang. “Ini penting, karena nanti sesuai rencana akan menggandeng investor,” ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan LRT ini, pihaknya melakukan studi penerapan LRT di Jakarta. Sebab, Jakarta menjadi contoh penerapan transportasi masal LRT tersebut. “Di Jakarta, investasi LRT mencapai Rp 500 miliar per 1 km, mungkin di Semarang ada opsi-opsi lain yang lebih kecil nilainya, misalnya Rp 200 miliar per 1 km. Investasi coba kita tekan, dengan harapan tarifnya bisa lebih terjangkau,” katanya.

Ketua Organda Kota Semarang, Wasi Darono, menilai penerapan LRT di Kota Semarang belum saatnya dilakukan. Sebab, pengelolaan transportasi masal di Kota Semarang masih jauh dari maksimal. Misalnya, Bus Rapid Transit (BRT). Bahkan keberadaan BRT ini masih kerap berbenturan dengan transportasi umum yang ada sejak lama. “Misalnya berdampak pada angkot. Kami khawatir para pengusaha angkot semakin terpuruk,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, mengingatkan, agar Pemkot Semarang jangan latah dengan program LRT. Program transportasi masal idealnya harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lha wong, proyek pembangunan SORR (Semarang Outer Ring Road) saja sebagai upaya mengatasi kemacetan belum dijalankan, kok menjelajah hingga transportasi rel. Itu sudah masuk di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya. (amu/aro)