SEMARANG- Tingkat kesadaran perusahaan di wilayah Jateng-DIJ untuk mendaftarkan atau memberikan jaminan sosial kepada karyawannya saat ini masih rendah. Bahkan baru ada 28 persen perusahaan yang memberikan jaminan sosial kepada karyawan.

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DI Jogjakarta, Irum Ismantara mengatakan pada tahun ini pembayaran iuran sebesar Rp 8,5 miliar atau 28 persen dari total potensi sebesar Rp 30,8 miliar. “Pencapaiannya masih sangat rendah, bahkan kurang dari 50 persen yang kami targetkan,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menerangkan, untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan social, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah dan DI Jogjakarta memperbaharui kerjasama dengan kejaksaan negeri se-Jawa Tengah. Dengan digandengnya Kejaksaan Negeri, menurutnya bisa meningkatkan kepatuhan perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial.

“Kami terus berusaha agar bisa 100 persen atau mengalami peningkatan, salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Negeri dengan durasi kerjasama selama 2 tahun, saya rasa cukup untuk membantu menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang belum selesai pada kerjasama sebelumnya,” tuturnya.

Sementara untuk perkembangan kepesertaan aktif sampai akhir tahun ini, total sejumlah 48.766 perusahaan, sementara jumlah tenaga kerja sebanyak 2.651.338 orang. Jumlah jaminan yang telah dibayarkan sebesar 1.467. 297.666.085. “Jumlah kasusnya mencapai 215.289 kasus,” jelasnya.

Ia menambahkan dari data sampai dengan periode Oktober 2017,  perusahaan menunggak iuran sebanyak 7.486 perusahaan, dengan jumlah piutang iuran sebesar Rp 158.548.603.248. “Harapanya tentu cepat terselesaikan,” tutupnya. (den/ric)