TUNJUKKAN BUKTI : Kuasa hukum buruh PT Nyonya Meneer, Yetty Any Ethika tunjukkan bukti-bukti dana BPJS. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNJUKKAN BUKTI : Kuasa hukum buruh PT Nyonya Meneer, Yetty Any Ethika tunjukkan bukti-bukti dana BPJS. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG– Karyawan PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) Djoko Prasetyo beserta 72 buruh lainnnya melaporkan para petinggi perusahaan jamu legendaris asal Semarang yang sudah pailit di tangan pengusaha jamu asal Sukoharjo, Bambang Hendrianto Santoso ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

Pihak yang dilaporkan adalah Presiden Direktur; Charles Ong Saerang dan bagian Personalia; Regina Tantrawati, atas dugaan tindak pidana penggelapan dana BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

Kuasa hukum buruh PT Nyonya Meneer, Yetty Any Ethika mengatakan, dugaan penggelapan  tersebut sudah dilaporkan sejak Mei 2017 dan saat ini masih dalam penyelidikan. Secara keseluruhan ia mengaku ada 82 buruh Nyonya Meneer yang diwakilinya melaporkan kasus atas dugaan penggelapan uang iuran BPJS senilai Rp622 juta.

“Laporan ini mewakili 82 buruh, tapi total buruh yang potongan iurannya tidak disetorkan mencapai sekitar 1.300 karyawan. Kami melihat ada pembayaran BPJS yang sudah dipotong dari slip gaji,”kata Yetty kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (1/12).

Ia mengatakan, iuran BPJS yang tidak disetorkan tersebut terjadi sejak 2011 hingga 2017 dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 13 miliar, hal tersebut juga sesuai dengan laporan tagihan dari BPJS.  Yetty juga mencontohkan tagihan tunggakan iuran BPJS hingga Agustus 2017 mencapai Rp1 miliar lebih. Diakuinya sejumlah bukti berkaitan dengan potongan iuran tersebut telah disampaikan ke penyidik, seperti slip gaji para buruh yang ada bukti potongan iuran.

Menurutnya, kalau di dalam kepailitan apabila uang perusahaan tidak cukup untuk membayar. Maka aset pribadi juga harus dikeluarkan oleh pihak direksi dan komisaris untuk membayar semua tunggakan karyawan maupun kreditur.

“Aturannya sesuai UU Kepailitan No 37 tahun 2004 dan UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kami berharap hak buruh diperhatikan dengan serius,” tandasnya.

Diketahui dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Polda Jateng, yang ditandatangani penyidik AKBP Djoko Tjahyono, dalam suratnya menyebutkan, bahwa proses penyelidikan terhadap perkara itu sudah ditindaklanjuti dan ditangani Unit 1 Subdit II/Harda Bangtah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, bahkan dalam surat bernomor: B/207/VI/Reskrimum pada 8 Juni 2017 lalu itu dikatakan sudah memeriksa saksi-saksi.

Saat dikonfirmasi mengenai laporan itu, dua kuasa hukum PT Nyonya Meneer, Suara Aswar dan Laode Kudus mengaku belum bisa memberikan jawaban. Aswar beralasan akan menelaah dahulu terkait surat laporan itu. Sedangkan Laode meminta menanyakan langsung ke Charles Ong Saerang.

“Maaf ya Mas, kalau masalah itu saya tidak tahu. Bisa ditanyakan langsung ke pak Charles Saerang,”kata Laode singkat. (jks/zal)