PEMERIKSAAN SAKSI : Sidang gugatan lain-lain diajukan Hendrianto Bambang melalui tim kuasa hukumnya Eka Widhiarto dengan menghadirkan saksi Yetty Any Ethika di PN Semarang, Kamis (30/11) kemarin. (JOKO SUSANTO)
PEMERIKSAAN SAKSI : Sidang gugatan lain-lain diajukan Hendrianto Bambang melalui tim kuasa hukumnya Eka Widhiarto dengan menghadirkan saksi Yetty Any Ethika di PN Semarang, Kamis (30/11) kemarin. (JOKO SUSANTO)

SEMARANG-Tak segera menyampaikan sisa hasil lelang ke kurator, kuasa hukum buruh dan pengusaha asal Palur, Sukoharjo, Hendrianto Bambang Santosa, mengeluhkan sikap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Karena itulah, pihaknya menduga ada indikasi penggelapan terkait masalah tersebut.

“Seharusnya uang sisa penjualan lelang segera dikembalikan ke kurator, sehingga uangnya bisa dibagikan kepada para kreditur,” kata Kuasa Hukum Hendrianto, Eka Widhiaro sebelum sidang beragendakan pembuktian perkara gugatan lain-lain terkait kepailitan PT Nyonta Meneer (PT Njonja Meneer) dalam sidang di Pengadilan Niaga (PN) Semarang, Kamis (30/11) kemarin.

Pihaknya menduga, BPD Papua mendapat keuntungan dari bunga simpanan, karena sisa uang sampai sekarang masih ditahan di BPD Papua. Atas masalah itu, pihaknya berencana melaporkan ke Polda Jateng, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Seharusnya mekanisme uang hasil sisa penjualan lelang sudah menjadi hak para kreditur. Dari info kurator, sisanya diperkirakan Rp 15 miliar. Tapi hasil penjualan dan transparansi belum diberitahukan ke kami. Bahkan informasinya kurator sudah berusaha menyurati, namun belum ada tanggapan,” kata Eka sebelum sidang dimulai.

Sama halnya dengan kuasa hukum 82 buruh Nyonya Meneer, Yetty Any Ethika yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan terhadap BPD Papua, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagai tergugat 1 dan 2, serta tim kurator PT Nyonta Meneer (Wahyu Hidayat dan Ade Liansah) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak turut tergugat 1 dan 2. Gugatan itu dilayangkan Hendrianto melalui tim kuasa hukumnya dari kantor advokat Eka Widhiarto dan Rekan.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Pudjo Hunggul tersebut, Yetty mengaku sebelumnya datang ke pelelangan aset Nyonya Meneer yang dilakukan KPKNL. Saat itu, yang mengajukan lelang adalah BPD Papua.

“Informasinya, kami dengar laku di atas 7 aset. Waktu itu, pelelangan tetap berlangsung, walau kami mengajukan keberatan,” kata Yetty di hadapan majelis hakim.

Yetty mengaku kecewa, karena sampai saat ini, data-data risalah lelang belum diberikan KPKNL. Ia berharap apabila ada sisa kelebihan lelang bisa dikembalikan ke kurator. Ia juga mengaku, saat ini memperjuangkan uang kliennya dengan total uang pesangon Rp 5 miliar lebih.

“Jumlah lelang sepemahaman saya 13 aset, kalau nilainya tidak paham. Kami berharap sisa lelang segera dikembalikan ke kurator, supaya bisa dibagikan ke kreditur maupun buruh,” tandasnya.

Usai siding, kuasa hukum kurator Nyonya Meneer, Anugerah Surya Kusuma menilai, terkait sidang tersebut merupakan hak pekerja dalam memperoleh dan memperjuangkan haknya. Sedangkan terkait sisa lelang, ia mengaku belum mengetahui, karena semua masih ditangani secara administrasi oleh kurator.

Sedangkan kuasa hukum BPD Papua, Anjas Pangestu Judo H dan Hendra Tambunan mengaku belum bisa memberikan tangapan detail. Ia beralasan begitu sidang putusan, akan diberikan tanggapan. Namun demikian, diakuinya kliennya sudah menyerahkan ke kurator terkait sertifikat tanah Nomor 654 yang ada di Purwodinatan, dengan alasan tanah itu masuk boedel pailit.

“Kalau yang proses lelang bukan kami kuasa hukumnya. Kami mewakili selama proses sidang ini saja. Hari ini, rencana kami koordinasi lagi dengan klien kami ke Papua. Kalau KPKNL berhalangan hadir, katanya ada pemeriksaan dari kementrian,” jelasnya.  (jks/ida)