Perangkat Desa Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan

890

UNGARAN – Masih ada 4 desa di Kabupaten Semarang yang belum mengikutsertakan perangkat desa dalam program asuransi negara yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Semarang Mundjirin meminta agar mereka segera didaftarkan.

“Itu belum ikut karena ketinggalan anggaran. Jadi mereka kemarin belum menyusun itu ke APBDes. Nanti 2018 mereka akan mendaftar,” ujar Mundjirin usai rapat evaluasi program gerakan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di hotel Wujil Ungaran, Rabu (29/11).

Dikatakan Mundjirin keikutsertaan para perangkat desa untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya sudah diatur dalam surat edaran. “Imbauan dari pemkab, kita ingin masyarakat sehat dan sejahtera. Dalam pekerjaan apa saja, baik itu bertani maupun beternak, bisa terlindungi terhadap kecelakaan kerja,” ujarnya.

Selain perangkat desa, Mundjirin berharap banyak masyarakat desa yang nantinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya saat ini kerap terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh masyarakat desa. Dikatakan Mundjirin, Pemkab Semarang juga telah mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk PTT dan GTT sudah masuk menjadi peserta lebih dulu daripada para perangkat desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran Budi Santoso mengatakan, tidak hanya perangkat desa, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Semarang juga menjadi bidikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Meski begitu, lanjutnya, belum semua perusahaan di Kabupaten Semarang mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Perusahaan yang belum ikut serta masih ada, setiap bulan ada. Karena ada pengembangan investasi,” ujarnya. (ewb/ton)