Jerat Hukum Pelaku Bullying Anak

1106

Ibu Dini S Purwono yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus bullying dengan pelaku dan korban anak. Pertanyaan saya, undang-undang apa yang mengatur pelaku dan korban bullying anak di Indonesia? Apa pelaku bullying yang masih anak di bawah umur bisa dihukum? Terima kasih penjelasannya.

Eleonora, Salatiga

08521345xxx

JAWABAN:

Ibu Eleonora yang saya hormati. Undang-undang (“UU”) yang relevan dalam hal ini adalah UU No. 23/2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2014 (“UU Perlindungan Anak”).

Kata “bullying” sendiri adalah bahasa Inggris, yang mana berdasarkan enskiplodeia bebas bahasa Indonesia berarti “penindasan’, yaitu penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a UU Perlindungan Anak, “Kekerasan” didefinisikan sebagai berikut: setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kemudian bagaimana dengan ancaman pidana terhadap pelaku “bullying”? Pasal 76C UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Apabila “bullying” dilakukan di lingkungan pendidikan maka perlu diperhatikan juga Pasal 54 UU Perlindungan Anak, dimana pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak terhadap tindakan “bullying”.

Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang dengan jelas mengatur bahwa pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Jika korban anak mengalami luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Apabila korban anak meninggal dunia, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 milyar. Dalam hal pelaku adalah orang tua korban anak yang bersangkutan maka pidana ditambah 1/3 dari pidana yang ditentukan.

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku “bullying” termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Berdasarkan penjelasan umum UU SPPA, substansi mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkunagn sosial secara wajar.

UU SPPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sementara “diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi dalam hal ini proses peradilan harus dilakukan melalui mediasi yang melibatkan orang tua anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.


Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS / WA 081 228 87287