Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi. (istimewa)
Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi. (istimewa)

SEMARANG – Jawa Tengah perlu melakukan moratorium pengeboran air tanah. Karena selama ini air tanah dieksploitasi secara besar-besaran.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi berharap pihak PDAM di kabupaten/kota dapat berperan serta mengatur ketersediaan air bagi masyarakat. Sebagai contoh, Kota Semarang kini sudah memiliki Waduk Jatibarang yang bisa menjadi air baku. “Yang penting, harus ada kesadaran untuk melestarikan sumber-sumber air,” ujarnya.

Menurutnya, pihak PDAM bisa menjangkau ke daerah-daerah pinggiran. Dengan begitu, baik masyarakat maupun industri tidak melakukan pengeboran air tanah. Ia juga menyarankan sebaiknya kalangan industri bisa menampung air baku dengan cara pembuatan sumur resapan dalam.

“Semua industri seperti hotel dan restoran memiliki kebutuhan air yang besar. Untuk itu, PDAM harus bisa merambah ke kalangan industri tersebut,” tambahnya.

Kabid Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Bambang Manggala mengakui moratorium itu penting. Dicontohkan, di wilayah Semarang Utara mengalami penurunan tanah sedalam 10 cm/tahun dan pelabuhan 20 cm/tahun.

Tidak hanya Kota Semarang, wilayah Pekalongan dan Tegal juga mengalami Land Subsidence. Ketiga daerah itu memiliki dataran bersifat aluvium atau tanah lempung. “Jadi, penurunan tanah akan cepat jika ada eksploitasi air tanah secara berlebihan,” katanya.

Diakuinya, selama ini masih banyak industri yang melakukan pengambilan air tanah. Banyak hotel dan pabrik-pabrik yang lebih memilih untuk mengebor air tanah. Kondisi ini jelas akan berbahaya ketika tidak diantisipasi dan tidak dibatasi. Padahal, ketika dilakukan eksploitasi besar-besaran jelas cadangan akan semakin menipis. “Untuk itu, PDAM bisa merambah pelanggan di kalangan industri. Semua harus bisa sadar untuk penggunaan tidak berlebihan,” tambahnya. (fth/zal)