DIKEJAR HUJAN: Petani tembakau Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Temanggung menjemur tembakau di atap rumah agar cepat kering karena belakangan ini hujan terus-menerus turun. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)
DIKEJAR HUJAN: Petani tembakau Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Temanggung menjemur tembakau di atap rumah agar cepat kering karena belakangan ini hujan terus-menerus turun. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)

Tekanan rezim kesehatan global yang mengatasnamakan isu kesehatan publik melalui skema Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), membuat pemerintah setengah hati melindungi tembakau Nusantara. RUU Pertembakauan yang digadang-gadang bisa melindungi petani tembakau tak kunjung disahkan. Lantas, apa upaya untuk melindungi petani tembakau Tanah Air?

DARWANTO, 32, hanyalah seorang petani tembakau biasa, tinggal di Kranggan, Kabupaten Temanggung. Bukan sarjana. Cuma lulusan SMP. Tapi ia sudah bisa menilai bahwa komoditas tembakau sarat kepentingan. Malah, Darwanto berani terang-terangan mengatakan, “Komoditas tembakau rawan dipermainkan.”

Siapa yang mempermainkan dan siapa yang dipermainkan? “Yang mempermainkan, orang-orang yang ngerti politik, ngerti pemerintahan, punya jaringan luas, dan punya duit banyak,” sentilnya, berapi-api. Nah, yang dipermainkan? “Siapa lagi kalau bukan petani seperti saya ini,” tuturnya, di suatu siang yang mendung, sembari menghisap kreteknya dalam-dalam.

Lahan tembakau milik Darwanto memang tidak luas. Setelah panen tembakau pada Agustus lalu, ia berganti tanaman cabai. “Masih mending tanam cabai, hasilnya jelas. Petani bisa memberi harga. Pedagang bisa datang langsung ke petani, tawar-menawar,” tuturnya. Sebaliknya, hal itu tidak terjadi di tembakau. Tataniaga tembakau sama sekali tidak berpihak ke petani.  Tengkulak yang dipercaya pabrikan rokok yang bisa seenaknya menentukan harga. “Bisa menentukan grade. Posisi petani kalah.”

Ia mengenang, pada masa panen 2016, petani tembakau benar-benar menangis. Itu karena harga tembakau anjlok, lantaran kualitas tembakau sangat jelek. Penyebabnya, curah hujan cukup tinggi selama 2016. Padahal, komoditas tembakau padat modal, juga tenaga kerja. “Satu haktare, bisa butuh modal Rp 15 juta. Saat itu, tidak balik modal. Malah rugi.” Bagaimana dengan masa panen sekarang? “Alhamdulillah, agak lebih baik dari tahun lalu. Tapi juga tidak bagus-bagus amat.  “Karena ya itu tadi, harga tembakau ditentukan oleh tengkulak, grader, pabrikan. Petani tidak bisa apa-apa.”

Hal yang sama disuarakan Widianti, 35, petani tembakau lainnya. Perempuan berhijab itu mengenang, pada 2016, banyak petani tembakau yang rugi besar. “Biaya produksi tidak balik, justru banyak yang nombok.” Widianti bahkan berani menegaskan, nasib petani tembakau berada di tangan tengkulak dan grader. “Tengkulak yang blusukan ke petani-petani, menentukan kualitas atau grade tembakau sekehendak mereka. Petani hanya bisa pasrah, tidak punya posisi tawar. Termasuk, soal harga.”

Cerita yang disampaikan oleh Darwanto dan Widianti, merupakan ironi dua petani tembakau di negeri ini. Hal itu mereka alami di tengah gemerlap industri rokok Tanah Air.  Sebuah negeri produsen tembakau terbesar keenam di dunia. Tidak hanya produsen, negeri ini juga konsumen produk tembakau terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India.

Mengutip data dari Buku Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan ( Sudibyo Markus Dkk, Februari 2015), angka konsumsi produk tembakau (baca: rokok) di Indonesia terus berkembang. Dari angka 30 miliar batang pada 1970, melesat menjadi 360 miliar batang pada 2014.  Artinya, konsumsi rokok telah meningkat 12  kali lipat selama kurun waktu 44 tahun. Sebuah pertumbuhan yang  menakjubkan. Angka ini benar-benar menakjubkan, karena justru telah melewati angka yang ditargetkan oleh Road Map Industri Produk Tembakau.

Road Map ini menargetkan produksi sebesar  220 miliar batang rokok pada kurun waktu 2006-2010; 240 miliar  batang pada kurun 2010-2015; dan 260 miliar batang pada kurun  2015-2020. Untuk periode selanjutnya, karena mempertimbangkan  aspek kesehatan, produksi akan dipertahankan pada  angka 260 miliar batang.  Kecenderungan meningkatnya konsumsi produk tembakau  di Indonesia terus berlanjut.

Akhir-akhir ini, industri tembakau mendapat tekanan kuat di pasar AS, Eropa, dan Australia, karena  kebijakan pengendalian tembakau yang ketat di negeri-negeri tersebut. Alhasil, pasar produk tembakau dialihkan ke negeri-negeri dengan  pangsa pasar yang besar, namun masih lemah dari sisi perlindungan  terhadap kesehatan masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, juga tidak memiliki kerangka kebijakan pengendalian tembakau. Selain belum mengaksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control—FCTC), Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki kebijakan  nasional yang komprehensif dalam perlindungan masyarakat  dari ancaman bahaya produk tembakau.

Karena itu, strategi pasar global produk tembakau dialihkan ke negara yang memiliki  jumlah penduduk besar, namun memiliki kebijakan lemah dalam  pengendalian tembakau. Akuisisi  PT HM. Sampoerna oleh  Philip Morris pada 2005 dan PT Bentoel oleh British American  Tobacco (BAT) pada 2009, tidak lepas dari strategi global pengalihan  produsen, sekaligus pasar produk tembakau dari Eropa dan AS ke  Indonesia.

Ironisnya, pesatnya pertumbuhan produksi dan konsumsi rokok– serta keuntungan berlipat yang dinikmati industri rokok—tidak tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Padahal, petani tembakau adalah ujung tombak dalam tataniaga  tembakau di Indonesia. Sebuah data yang diluncurkan Biro Pusat  Statistik (BPS) melansir, penghasilan petani tembakau di Indonesia pada 2013 masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR).  Data ini sudah cukup menggambarkan betapa petani tembakau  merupakan kelompok paling rentan dalam mata rantai tata niaga  tembakau. Satu sisi, sejumlah owner pabrik rokok di Tanah Air, justru nangkring di deretan daftar orang-orang tajir.

Kondisi demikian, semakin diperparah dengan kebijakan produsen rokok yang mengimpor tembakau dari luar negeri, dengan alasan pasokan tembakau dari petani lokal tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka.  Anggota Komisi III DPR dari Dapil VI (wilayah Kedu), Abdul Kadir Karding, kepada Jawa Pos Radar Kedu saat berada di Temanggung baru-baru ini menyampaikan, persentase impor tembakau yang dilakukan oleh perusahaan rokok mencapai 80 persen. “Ironisnya, tembakau dalam negeri cuma 20 persen saja.”  Besarnya impor tembakau, diikuti dengan masifnya ekspansi rokok asing ke Indonesia.

Terkait hal itu, Karding—sapaan intimnya–berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi para petani tembakau lokal untuk mewujudkan RUU Pertembakauan. Bagi Karding, RUU Pertembakauan akan memberikan perlindungan yang progresif bagi para petani lokal dan harus mengatur prioritas penggunaan tembakau lokal dalam produksi kretek, termasuk rokok.

“Sehingga pemanfaatan tembakau lokal untuk beragam jenis industri pertembakauan akan semakin meningkat.” Tembakau lokal, kata Karding, harus menjadi brand yang mendunia, sebagaimana tembakau lokal di negara-negara lain. Karding kembali menegaskan dukungannya kepada petani, dengan mendesak pemerintah untuk membatasi impor tembakau. Hal itu demi menjaga hajat hidup ratusan ribu petani dan buruh tani yang bergantung pada tembakau lokal.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mendesak pembagian yang adil dari hasil pajak cukai tembakau. “Petani harus mendapatkan setidaknya 20 persen dari hasil pajak cukai tembakau.” Pembagian hasil itu bisa dimanfaatkan untuk pengadaan pupuk, irigasi, pendidikan anak-anak petani, dan kesehatan.

Karding menuturkan, sikap pemerintah yang tidak mau membahas RUU Pertembakauan yang sudah diusulkan DPR, sangat mengagetkan. Sebab, setelah melalui proses cukup panjang, justru diabaikan begitu saja. “Padahal, RUU Pertembakauan dinanti para petani tembakau. DPR juga sudah mengesahkan RUU Pertembakauan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017.”

Presiden RI dinilai terlalu berhati-hati dalam membuat regulasi pertembakauan. Padahal, regulasi penting untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan, sekaligus menjamin kelangsungan hidup para petani tembakau.

Karding menyampaikan, penyusun RUU Pertembakauan, sejatinya telah menerima masukan dari berbagai kalangan. Termasuk, petani tembakau yang merugi akibat kebijakan impor tembakau. “DPR sudah bersepakat, pelaku usaha di Indonesia wajib menggunakan tembakau dalam negeri minimal 80 persen dan tembakau impor maksimal 20 persen. Perusahaan yang tidak menggunakan tembakau sesuai proporsi, bisa dikenai bea masuk progresif.”

RUU Pertembakauan, lanjut Karding, tidak hanya berpihak kepada petani. Tapi juga kalangan industri  dan berbagai kepentingan nasional lainnya. Ia menuding, penolakan terjadi, lantaran persaingan bisnis antara rokok kretek dan rokok putih dari Eropa. “Mereka membawa wacana kesehatan agar produknya bisa menguasai pasar Indonesia.”

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof Dr Emil Salim, termasuk salah satu tokoh yang menolak disahkannya RUU Pertembakauan menjadi UU.  “Perlu ditolak, karena (RUU Pertembakauan) tak perlu dan bertentangan dengan UU Kesehatan,” jelas Emil di berbagai kesempatan. Emil berpendapat, dengan mengesahkan RUU Pertembakauan, maka justru mendukung seseorang untuk kecanduan.

Ketua Departemen Antar Lembaga Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Yudha Sudarmaji berpendapat, RUU Pertembakauan  diharapkan dapat memperbaiki regulasi industri tembakau yang pro kepada petani lokal.

GOTONG-ROYONG: Petani bersama-sama menjemur tembakau di lapangan Dusun Gandokan Kranggan, Temanggung. Mereka mencari tanah lapang untuk tempat menjemur tembakau. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)
GOTONG-ROYONG: Petani bersama-sama menjemur tembakau di lapangan Dusun Gandokan Kranggan, Temanggung. Mereka mencari tanah lapang untuk tempat menjemur tembakau. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)

APTI Jateng Sarankan Bentuk BUMD Tembakau

Ketua DPP Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji di Temanggung menyampaikan, pemerintah wajib melindungi tembakau lokal. Apalagi, sektor pertembakauan telah memberikan kontribusi riil bagi negara. Dia mengungkap, data Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2015 menunjukkan, sektor tembakau menyumbang pajak sebesar Rp173,9 triliun. Terdiri atas atas cukai tembakau, pajak daerah, dan PPN rokok.

“Sedangkan data BPS pada 2014 menyebut bahwa tembakau dan olahannya, merupakan penyumbang ekspor yang signifikan terhadap negara, dengan peningkatan nilai sebesar 52 persen sejak 2010 hingga 2014.” Kata Agus Parmuji, tembakau berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak, cukai hasil tembakau, penyerapan tenaga kerja, dan masih banyak lagi.

Karenanya, Agus Parmuji menyayangkan tidak segera disahkannya RUU Pertembakauan.  Padahal, RUU Pertembakauan, kata Agus, sangat penting bagi petani tembakau,  karena di dalamnya melindungi kepentingan petani.  “Hingga saat ini komoditas tembakau masih menjadi tulang punggung utama para petani. Tercatat, 6,3 juta penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari hasil tembakau.”

Di tingkat lokal, DPC APTI Temanggung juga berkomitmen  membela kepentingan petani lokal. Upaya yang dilakukan, salah satunya, meminta para grader untuk membeli tembakau dari petani dalam jumlah besar. “Tentu dengan harga yang berpihak kepada petani. Dengan demikian, akan terwujud hubungan saling menguntungkan; baik antara petani, pedagang, dan grader,” kata Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Muhammad Fuad.  Fuad juga berharap agar pemangku kebijakan segera memberi masukan kepada owner pabrikan agar tembakau di tingkat petani lokal, bisa habis terjual dengan harga wajar.

Lantas, bagaimana dengan upaya melindungi petani tembakau dari sisi tataniaga yang selama ini menguntungkan pabrikan rokok? DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah mendorong pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertembakauan.

Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD APTI Jateng, Syukur Fahrudin mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya pemerintah melindungi petani dalam mata rantai tataniaga tembakau yang dianggap merugikan petani. Selama ini petani tidak dilibatkan dalam penentuan harga tembakau. Padahal, faktanya,  mata rantai tataniaga tembakau mulai dari petani ke pengepul,  grader, dan ke pengusaha maupun pabrik.

Meski belum menghitung secara detail, kata Syukur, petani menjadi korban dalam tata niaga tembakau. Jika dihitung secara kasar, keuntungan petani hanya 7 persen. Sedangkan yang menikmati keuntungan terbesar justru tengkulak dan pengepul. “Keuntungan bisa mencapai 25 persen dari tembakau yang diserap pabrikan rokok.”

Syukur tegas menyampaikan, petanilah yang menjadi korban mata rantai tata niaga tembakau. “Harga dari petani rendah, tapi sampai ke gudang tinggi.” ‎Padahal, lanjut dia, petani merupakan pelaku utamanya. “Di sini, pemerintah harusnya intervensi, seperti halnya Bulog dalam menentukan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras,” kata Syukur.

Untuk itu, DPD APTI Jateng mendorong kemitraan antara petani dan pabrikan rokok ,sebagai penyerap utama komoditas tembakau. Salah satunya, dengan membentuk BUMD Pertembakauan di daerah yang menjadi sentra tembakau. Seperti  Temanggung, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Magelang.

Ia berharap, pengelolaan gudang tersebut justru menjadi titik awal berdirinya BUMD Tembakau. Apalagi pemerintah pusat setiap tahun membagikan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH‎CT) ke pemerintah daerah, sehingga bisa digunakan sebagai modal membentuk BUMD tembakau. “BUMD ini untuk memutus panjangnya mata rantai tataniaga tembakau. Pengurusnya terdiri atas  pemerintah dan petani tembakau. Jadi bisa menentukan HPP multikualitas dan HPP varietas yang tergantung varietas tembakau di masing-masing daerah.”

Ketua DPD APTI Jateng, Triyono, juga berpendapat senada. Menurut dia, BUMD bisa menjadi solusi kemitraan antara petani dan pengusaha atau pabrikan rokok. “Kalau BUMD sudah terbentuk, harga tembakau kalau perlu disebut di depan. Berapa kebutuhan pabrik, petani harus menanam berapa. Jadi semuanya jelas dan saling menguntungkan.”

AROMANYA KHAS: Bupati Temanggung Bambang Sukarno berdialog dengan petani  yang menjual tembakau di gudang PT Gudang Garam Perwakilan Temanggung di Jalan Suyoto Temanggung, Senin (18/9). (AHSAN FAUZI/RADARSEMARANG.COM)
AROMANYA KHAS: Bupati Temanggung Bambang Sukarno berdialog dengan petani  yang menjual tembakau di gudang PT Gudang Garam Perwakilan Temanggung di Jalan Suyoto Temanggung, Senin (18/9). (AHSAN FAUZI/RADARSEMARANG.COM)

 

Pemkab Temanggung Ajukan RUU Rokok Kretek

Upaya untuk melindungi sekaligus menyelamatkan petani tembakau, intensif dilakukan oleh Pemkab Temanggung. Salah satunya, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rokok Kretek kepada pemerintah pusat.

Bupati Temanggung, Bambang Sukarno menyampaikan, saat ini draf RUU tersebut masih dalam tahap penyelesaian akhir. Ia mengklaim, sudah kontak dengan Presiden, terkait RUU Rokok Kretek tersebut. “Usulan RUU ini akan kami rundingkan dengan Presiden Joko Widodo.” Kata Bupati Bambang, diperlukan regulasi tentang rokok kretek untuk melindungi petani tembakau di Temanggung.

Bambang Sukarno mengklaim, usulan RUU Rokok Kretek yang telah disiapkan Pemkab Temanggung isinya lebih spesifik dibandingkan RUU Pertembakauan yang kini belum disahkan.  “Lima tahun lebih, usulan RUU Rokok Kretek ini kami siapkan. Kami tidak ingin main-main, tidak ingin sembrono mengelola pertanian ini.”

Bambang Sukarno bercerita, upaya penguatan terhadap perlindungan rokok kretek,  setelah pihaknya berkunjung ke Atlanta, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Di sana, kata Bambang, keberadaan cerutu dilindungi oleh pemerintah setempat, sebagai salah satu produk kearifan lokal yang harus dikembangkan. “Indonesia punya rokok kretek, yang tidak ditemukan di negara lain. Terlebih, Temanggung, memiliki tembakau istimewa, yang hanya tumbuh di Temanggung, tidak di belahan bumi manapun, yaitu tembakau Srintil.”

Bupati Bambang optimistis, upaya penguatan perlindungan terhadap rokok kretek, tidak akan sia-sia. “Ada beberapa pertimbangan RUU Rokok Kretek ini dapat lebih menjadi benteng perlindungan bagi petani maupun komoditas lokal.”

Menurut Bupati Bambang,  Indonesia sebagai penghasil tembakau terbaik—juga  khusus untuk bahan dasar rokok kretek yang merupakan rokok asli dan khas Indonesia—maka  eksistensi rokok kretek harus dilindungi sebagai kearifan lokal. Tujuannya, agar tidak tergerus  industri rokok lain. ”Ada hubungan khusus antara rokok kretek dan tembakau, perlindungan pada rokok kretek, berarti juga melindungi tembakau dan para petani,” katanya. Ia menargetkan  akhir tahun ini draf RUU Rokok Kretek  ini selesai.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab Temanggung untuk melindungi petani tembakau adalah dengan meminta para grader pabrikan gudang tembakau di Temanggung, untuk membeli semua tembakau  petani lokal.   “Kami meminta agar pabrik rokok yang memiliki perwakilan di Temanggung untuk melakukan pembelian semua tembakau rajangan dari petani, sehingga semua bisa terserap oleh pabrikan.”  Jika itu terjadi, maka otomatis harga tembakau akan tinggi. “Sehingga pedagang maupun petani bisa menikmati keuntungan,” kata Bupati Bambang .

Sebagai sentra penghasil tembakau, Pemkab Temanggung juga telah membangun gedung Laboratorium Tembakau. Lokasinya,  di kompleks Studio Temanggung TV  Jalan Lingkar Maron Temanggung. Peresmian dilakukan oleh Bupati  Bambang Sukarno pada Senin (27/11) lalu. Pendanaan laboratorium berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar  Rp 8,9 miliar. “Dalam Perdanya, Laboratorium Tembakau ini disebut Laboratorium Terpadu untuk keperluan riset teknologi hasil pertanian.” Bupati Bambang mengklaim, Temanggung merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki Laboratorium Tembakau. Laboratorium tersebut,  akan digunakan untuk meneliti apa saja yang bisa mendatangkan kemaslahatan masyarakat, seperti tembakau sebagai komoditas unggulan.

Kabag Perekonomian Setda Temanggung, Sunardi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017, total penerimaan Kabupaten Temanggung dari pos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2017 mencapai Rp 31,7 miliar atau mengalami peningkatan sekitar Rp 3,6 miliar, dibanding tahun sebelumnya (2016), sebesar Rp 28,1 miliar.

Dari jumlah DBHCHT yang ada,  21 persen digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, 76 persen untuk pembinaan lingkungan sekitar, kemudian untuk sosialisasi ketentuan bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal masing-masing sebesar satu persen. Sunardi menyampaikan,  Temanggung merupakan salah satu sentra penghasil tembakau di Jawa Tengah dengan luas lahan tanaman setiap tahunnya berkisar antara 14.000 hektare sampai 15.000 hektare.

Desakan pemerintah daerah dan APTI Temanggung agar pabrikan rokok membeli semua tembakau dari petani lokal, disambut positif para grader. Grader PT Gudang Garam, Hartanto, mengatakan, pada masa panen kali ini (2017), pihaknya berencana membeli tembakau petani hingga 8.500 ton. Meski begitu, kemungkinan pembelian bisa melebihi target, jika masih ada permintaan dari perusahaan.

“Pembelian bisa lebih dari kuota yang ditetapkan kalau cuaca mendukung dan permintaan perusahaan masih memungkinkan,” katanya. Pihaknya akan melakukan pembelian tembakau dari petani,  hingga terpenuhinya kuota dari Gudang Garam yang berkantor pusat di Kediri

Hal yang sama disampaikan oleh Koordinator Kemitraan PT Djarum Temanggung, Dawam. Djraum  menargetkan pembelian total sebanyak 6000 ton. “Kita membeli sesuai kapasitas produksi kita.” Pihaknya mengutamakan tembakau dari petani lokal, karena mutu tembakau Temanggung masih di atas tembakau luar Temanggung. “Djarum mengutamakan kualitas. Tembakau dari daerah lain, tidak bisa untuk produksi. Maka, tembakau yang datang dari daerah lain, terpaksa tidak kita beli.”

PERTAMA DI INDONESIA: Bupati Temanggung Bambang Sukarno menandatangi prasasti peresmian Laboratorium Terpadu  Kabupaten Temangung, Senin (27/11). (AHSAN FAUZI/RADARSEMARANG.COM)
PERTAMA DI INDONESIA: Bupati Temanggung Bambang Sukarno menandatangi prasasti peresmian Laboratorium Terpadu  Kabupaten Temangung, Senin (27/11). (AHSAN FAUZI/RADARSEMARANG.COM)

Bermimpi Tembakau Temanggung Kuasai Bremen

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat berada di Temanggung, akhir pekan lalu (25/11) menyampaikan, Indonesia– khususnya Temanggung–merupakan  penghasil tembakau yang luar biasa.  Bicara soal komoditas pertanian ini,  kata Gubernur Ganjar, frame berpikirnya jangan hanya bagaimana menghilangkan tembakau. “Sebab, (tanaman tembakau) itu karunia Illahi. Namun, tutur Ganjar, bagaimana cara berdagangnya. Yakni produksi diperbanyak, kemudian pasar lelang tembakau di Bremen, Jerman, diserbu tembakau Indonesia. Maka, dunia akan tergantung dengan tembakau Indonesia.”

Gubernur Ganjar ingin masyarakat bisa lebih terbuka dalam melihat persoalan tembakau yang kerap dipermasalahkan para aktivis kesehatan. Kata politisi PDI Perjuangan itu, persoalan tembakau tidak saja berkaitan dengan masalah kesehatan. Tapi  juga menyangkut kehidupan para petani, pendapatan negara, dan perekonomian masyarakat.

Ganjar meminta kalangan dewan untuk tidak terjebak pada persoalan tembakau dalam merumuskan aturan rancangan UU Pertembakauan. Politik tembakau, kata Ganjar, perlu disikapi secara hati-hati. Tujuannya, agar tidak terjebak kepentingan tertentu.

Rokok yang dinilai merusak kesehatan, tutur Ganjar, juga perlu ditelaah bersama. Produk tembakau dari berbagai negara, perlu juga dilihat kaitannya dengan peran pengusaha mengimpor tembakau. “Jangan sampai ada anggapan tembakau lokal dianggap merusak kesehatan, sementara dari luar tidak.”

Ganjar menyampaikan, jika kebutuhan tembakau bisa dicukupi dengan tembakau lokal, maka kebijakan impor harus dicabut. “Tapi kalau impor tembakau tinggi, tapi produksi tembakau nasional tidak dibeli, itu (kebijakan) ngawur.” Ganjar menegaskan, “Impor boleh, tapi beli dulu 100 persen tembakau lokal. Syaratnya,  kuota lokal harus bagus.”

Dalam blognya, Ganjar sempat menulis tentang keprihatinannya pada nasib petani tembakau lokal. Dalam satu paragraf, Ganjar menulis, ketika petani Temanggung merana, industri tembakau besar di Tiongkok sekarang ini justru menanam bibit tembakau dari Temanggung. Apalagi tersaji data bahwa impor tembakau Indonesia terbanyak berasal dari Tiongkok. “Maka bisa jadi beberapa tahun lagi, tembakau yang kita impor dari Tiongkok adalah tembakau varietas Temanggung,” tulisnya. Ia melanjutkan, “Dalam kacamata sebagai gubernur, saya reflek berpikir dari sisi kebijakan. Ini ironi bagi Indonesia yang dianugerahi kesuburan luar biasa. Tanah Air yang kita cintai ini bisa ditanami apapun.”

Ketika rakyat memanfaatkan anugerah Tuhan dengan menanam berbagai komoditas, maka harapannya pemerintah memberikan perlindungan. Setiap komoditi, kata Ganjar, memiliki value dari sisi ekonomi hingga budaya yang bisa dikemukakan. Termasuk juga tembakau. Ada sekitar  empat juta petani dan pekerja yang menggantungkan diri pada tembakau dan rokok.

Ganjar tegas menyampaikan, dirinya tidak sedang membela rokok, perokok, apalagi pabrik rokok. “Saya malah menantang. Kalau memang merokok diyakini sebagai musuh terbesar bagi kesehatan. Jika memang pendapatan negara yang luar biasa besar dari pabrik rokok dan cukai rokok dianggap sudah tidak penting, maka hapuskan saja tembakau dari tanah air, larang pertanian tembakau dan alihkan petani ke komoditi lain. Lalu, tutup semua pabrik rokok.”

Namun, kata dia, bicara tembakau tidak harus bermuara pada rokok semata. Beberapa bulan lalu, ketika ke Den Haag,  Ganjar sempat berbincang  dengan mahasiswa Indonesia yang sedang studi S2 dan S3 di Belanda. “Ada delapan mahasiswa yang bercerita bahwa dalam risetnya, mereka berhasil membuat vaksin berbahan dasar tembakau.” Dari dalam negeri, kata Ganjar, ia juga sudah mendengar para peneliti yang berhasil mengubah tembakau menjadi obat bermacam-macam kanker.

“Dari cerita ini, tidakkah kita pernah berpikir untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi isu tembakau ini.” Ganjar bahkan bermimpi pemerintah pusat membangun  Tobacco Center di Temanggung. Dalam skala kecil, Bupati Temanggung, telah melakukan itu. “Saya bermimpi tembakau Temanggung menguasai Bremen, sebagai pusat tembakau dunia.” (Lis.Retno.Wibowo)