SEMARANG – Akhir-akhir banyak kasus penggunaan media sosial seperti posting berita yang tidak benar alisas hoax. Juga berisi ujaran kebencian dan kicauan yang mengarah pada SARA. Ketua Fraksi PPP MPR RI  Moh. Arwani Thomafi menganjurkan kepada pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati. Sebab telah banyak contoh kicauan atau ujaran yang keblabasan sehingga mengakibatkan masalah baik antar individu, individu dengan kelompok bahkan dengan pemerintah atau penguasa.

Semua itu dikarenakan tidak adanya batasan atau aturan yang jelas dalam penggunaan media sosial. Untuk itu Arwani mengimbau kepada netizen agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media.

Hal itu disampaikan Arwani dalam Optimalisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ponpes Al I’anah Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Senin (27/11). Dalam acara yang dihadiri oleh ulama dan 200 santri itu, dia juga mengatakan bahwa teror yang akhir-akhir ini marak terjadi harus dilawan dengan saling bergandengan tangan antar pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan lebih banyak korban. “Saya mengimbau ormas-ormas keagamaan di tanah air melakukan komunikasi intensif dengan kelompok sipil berbasis keagamaan di negara-negara Islam untuk menguatkan penyebaran paham keagamaan yang moderat,” katanya. Dia juga mendorong dialog antar agama untuk meminimalisir gerakan teror yang dibalut dengan isu agama.

Menurutnya, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti moral bangsa telah menjadi moral negara. “Hal ini berarti moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya,” ungkapnya.

Karena itu, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang bermoral Pancasila, sehingga konsekuensinya hukum harus menjadi panglima demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, dimana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri. (ric)