KONSULTASI : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dan jajarannya saat berkonsultasi dengan PT PPA (Persero) Jakarta. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KONSULTASI : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dan jajarannya saat berkonsultasi dengan PT PPA (Persero) Jakarta. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, menggandeng lembaga profesional di bidang pengelolaan aset daerah, yakni PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) (Persero). Dengan harapan bisa melakukan pemanfaatan aset daerah secara optimal sekaligus terhindar dari salah pengelolaan yang berdampak pada permasalahan hukum dan kerugian di kemudian hari.

Lengkap dengan jajarannya, Bupati Pekalongan melakukan kunjungan dan konsultasi serta penjajagan kerjasama dalam hal pengelolaan Aset Pemkab Pekalongan dengan PT PPA Persero, di Gedung Kantor Pusat PT PPA (Persero) Jakarta, Selasa (28/11) kemarin. Bupati hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan, Wiryo Santoso; Kepala Bappeda Litbang, Bambang Irianto; Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Bambang Irianto; serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Anis Rosidi.

Bupati Asip diterima langsung oleh Dirut PPA, Henry Sihotang; Direktur Finance and Support, Anjar Setiadi; dan Direktur Investasi Andi Saddawero. Bupati mengungkapkan bahwa dalam mengelola aset daerah, banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari aspek hukum hingga ekonomi. Sebab, jika salah kelola akan berdampak buruk, bukan hanya rugi secara ekonomi, namun bisa berdampak hukum.

Menurutnya, agar aset daerah bisa bermanfaat bagi masyarakat luas untuk pembangunan Kabupaten Pekalongan, perlu pihak lain yang profesional, yang memang ahli di bidang pengelolaan aset. Sehingga aset tersebut bisa bermanfaat lebih baik.

“Banyak Aspek penting yang harus diperhatikan, dalam rangka pengelolaan aset daerah seperti aspek hukum, komersial, sosial budaya dan lain-lain. Semuanya harus terintegrasi sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna, dan berhasil guna untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam koridor regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Bupati Asip Kholbihi.

Bupati Asip juga menuturkan aset daerah, merupakan salah satu komponen penting bagi Pemkab Pekalongan. Pendataan dan penertiban aset daerah harus benar dan valid, karena hal itu sangat penting sebagai bukti kepemilikan daerah. “Terpenting adalah pemanfaatan aset-aset daerah agar lebih berdaya guna, untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati Asip. (thd/ida)