SIDANG LAPANGAN : Majelis hakim, panitera pengganti PN Semarang dan kuasa hukim para pihak yang bersengketa saat mengikuti sidang setempat di Hotel Oak Tree, Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDANG LAPANGAN : Majelis hakim, panitera pengganti PN Semarang dan kuasa hukim para pihak yang bersengketa saat mengikuti sidang setempat di Hotel Oak Tree, Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG– Perkara sengketa jual beli unit kamar di Hotel dan Apartemen Oak Tre Semarang memasuki agenda sidang pemeriksaan setempat. Sidang dipimpin langsung oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Ari Widodo, didampingi dua hakim anggota Manungku Prasetyo dan Andi Risa Jaya, pada Selasa (28/11).

Dalam sidang gugatan yang diajukan PT Jaya Perkasa Investama (JPI) dengan direkturnya, Agus Triharto Soegiarto melawan PT Merdeka Graha Indo (MGI) serta tujuh tergugat lain. Mereka, Soeryani W, Santoso D W, Lyly Puspita W, Santoso S, Deddy Santoso dan Hokky G. Seorang tergugat, Eko Artiningsih Hartono batal digugat karena damai. Adapun agenda pemeriksaan setempat adalah mencocokkan sejumlah unit kamar yang disengketakan. Gugatan terbagi tiga perkara dan terdaftar nomor perkara 138,139 dan140/Pdt.G/2017/PN Smg.

Kuasa hukum empat Tergugat M. Reza Kurniawan mengatakan, jual beli kamar antara MGI dengan kliennya dilakukan tunai. Jual beli dituangkan dalam PPJB dengan kesepakatan PT JPI tetap selaku pengelola.

Menurutnya, PT JPI diwajibkan memberi deviden atau pendapatan ke pemilik kamar yang tidak lain adalah kliennya. Namun dari semua tergugat, baru Lily yang pernah sekali mendapat deviden satu semester awal sejak 2012.

“Lainnya dan setelah itu tidak diberi deviden dan macet. Atas hal itu, PT JPI lalu menggugat dan meminta PPJB dibatalkan,” kata Reza disela-sela sidang setempat.

Pihaknya menyatakan, keberatan karena PPJB dibatalkan, menurutnya, hingga pembuktian, PT JPI tak mampu membuktikan adanya pemaksaan penyerahan unit kamar darinya ke tergugat.

“Penggugat menilai kami tidak bayar. Tapi kami buktikan, pembelian tunai dan dibuat kuitansi,” sebut Reza. Pihaknya mengaku dirugikan total Rp 13 miliar atas pembelian delapan unit kamar dan deviden yang tak bisa dinikmatinya.

Sementara itu, kuasa hukum PT MGI, Wilson Colling mengatakan, perjanjian dengan PT JPI awalnya hanya soal tanah kosong. Bahkan diakuinya, pihaknya sama sekali tidak mengetahui soal kamar-kamar yang dimaksud.  Ia menyampaikan, dalam PPJB (PT MGI) tidak ada dan tidak tahu, sehingga ia menyangkal hal itu merupakan kesalahan oknum dalam hal ini direktur, bukan PT MGI.

“Direktur tandatangan seolah keluar dari PT MGI. Dari pemeriksaan setempat ini kami buta karena perjanjiannya dulu tanah kosong. Atas jual beli kamar antara direktur MGI dengan para tergugat (pembeli), tidak ada alur uang kr PT MGI,” tandasnya.

Terpisah, Henry Indraguna, kuasa hukum penggigat PF JPI menambahkan, pihaknya tidak mengetahui perihal PPJB antara PT MGI dengan para tergugat. Atas jual beli mereka, kata Henry, pihaknha tidak memperoleh pembayaran.

Perlu diketahui, masalah bermula dari adanya kerjasama PT JPI dengan PT MGI atas bisnis hotel dan apartemen pada Mei 2011. Perjalanannya pada Mei 2012, terjadi jual beli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara PT MGI dengan para tegugat. PT JPI yang mengaku tidak tahu dan dilibatkan, merasa dirugikan, menggugat dan menuntut total ganti rugi Rp 130 miliar lebih. (jks/zal)