UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang merekomendasikan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang untuk tidak dilakukan pemindahan. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, mengatakan hal itu dikarenakan adanya bangunan-bangunan spesifik seperti IPAL dan laboratorium di kantor DLH saat ini.

“Sebagai konsekuensinya bisa membuat garasi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah yang saat ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup,” ujar BK sapaan akrab Bambang Kusriyanto saat sidang paripurna, Senin (27/11).

Pada paripurna tersebut DPRD Kabupaten Semarang mengeluarkan enam rekomendasi sekaligus. Selain tidak dipindahnya kantor DLH, rekomendasi yang lain yaitu Bupati Semarang supaya mencermati kembali tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu juga rekomendasi terkait penjualan hewan ternak di UPTD Pembibitan Ternak Unggul Mulyorejo agar secepatnya dilaksanakan. “Bupati Semarang juga harus membentuk tim terkait rekruitmen dan verifikasi guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada Disdikbudpora,” kata BK.

BK juga mengatakan rekoendasi yang lain yaitu terkait Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran agar dicarikan tempat yang lebih luas mengingat adanya tambahan personil dan kendaraan operasional.

Sementara itu, rekomendasi ke enam, Bupati Semarang diminta menganggarkan biaya appresial tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Semarang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.“Tunjangan transportasi ini tidak boleh melebihi dari Pemerintah Provinsi. Setelah selesai rapat paripurna ini, kita akan melihat besaran tunjangan provinsi berapa,” katanya.

Dijelaskan BK, apabila tunjangan tersebut lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan kajian. Anggarannya akan dibahas dan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2018. “Sehingga ke depannya tunjangan bagi teman-teman di Kabupaten Semarang bisa lebih baik. Ini usulan, kalau disepakati ya berarti jadi tambahan rekomendasi,” ujarnya.

Terkait dengan rekomendasi tidak dipindahnya kantor DLH, Bupati Semarang Mundjirin mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut untuk mengetahui dimana lokasi kantor DLH yang perlu ditambah bangunannya.

Selain itu juga untuk mengetahui kantor dinas mana yang memang perlu dipindah. “Pemkab Semarang telah mengusulkan pembangunan garasi kendaraan operasional pengangkut sampah di sekitar Jalan Lingkar Ungaran,” kata Mundjirin.

Dijelaskan Mundjirin, pembangunan garasi armada pengangkut sampah nantinya bisa dianggarkan melalui APBD Perubahan 2018. “Selain itu, ada inisiatif untuk menukar posisi kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan posisi Kantor BPBD,” katanya.

Sementara itu untuk rekomendasi tugas OPD, Mundjirin menjelaskan pihaknya akan segera melaksanakannya. Langkah yang diambil yaitu dengan memberikan tanggungjawab secara spesifik kepada masing-masing OPD.

Ia mencontohkan, pengelolaan Alun-alun Bung Karno (ABK) Ungaran. Sebelumnya, pengelolaan ABK tersebut dilakukan oleh lebih dari dua OPD. Hal tersebut akan mempersulit untuk penanganan dan pengelolaan ABK.

Mundjirin menegaskan jika ke depan pengelolaan ABK akan diserahkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. “Kalau dikelola sendiri-sendiri tidak efektif, untuk itu perlu dijadikan satu pengelolaannya. Untuk uang transport sudah mulai kita kaji melihat besaran yang diberikan Kabupaten/Kota tetangga dan Pemprov,” ujarnya. (ewb/bas)