SEMARANG – Penambangan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang berada di Sukolilo, Jawa Tengah  begitu masif. Padahal secara undang-undang, kawasan tersebut tidak boleh dieksploitasi ataupun ditambang.

“Proses penambangan di kawasan karst Sukolilo sudah mengkhawatirkan,” ungkap Koordinator Yayasan Sheep Jateng, Heri Sasmito Wibowo dalam diskusi Multipihak Perlindungan dan Pengelolaan KBAK yang Berkeadilan di Wisma Perdamaian, Senin (27/11).

Lebih lanjut Heri mengatakan di Jateng terdapat 36 tambang ilegal yang berada di kawasan KBAK Sukolilo, sehingga kalau dibiarkan akan merusak kawasan tersebut. Selain itu ada kawasan KBAK yakni di Grobogan  dan Rembang. “Di kawasan lainnya seperti di Grobogan ada 12 yang dan yang tidak resmi terdapat 20, dan di Rembang terdapat 22 yang resmi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Heri menambahkan bahwa kenyataan di lapangan proses penambangan masih dilakukan di kawasan KBAK dan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Bahkan pemerintah diminta memoratorium penambangan yang legal, dan tegas menutup penambangan yang ilegal. “Kawasan KBAK harus dikembalikan sesuai aslinya yang terbebas dari praktik penambangan dan ekploitasi,” katanya.

Di sepanjang KBAK Kendeng, katanya, terdapat tiga lokasi penambangan diantaranya Pati, Grobogan dan Rembang. Ia mengakui, beberapa penambangan di tiga lokasi itu legal karena memiliki izin dari pemerintah, namun tidak sedikit pula yang ilegal. “Pemerintah kami harap mencabut izin tambang yang legal, serta menolak perizinan baru. Dan tegas menutup penambangan ilegal di lokasi itu,” paparnya.

Kawasan Karst menurutnya merupakan kawasan yang harus dilindungi demi masa depan anak cucu. Selain mengancam ekosistem, proses penambangan kawasan karst juga mengancam lingkungan akibat dampak bencana yang ditimbulkan.

“Sebenarnya kawasan karst jika dikelola dengan baik dan menjadi sektor wisata, tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih besar daripada ditambang. Hal itu yang akan direkomendasikan kepada pemerintah,” ungkapnya.

Dia berharap diskusi ini akan memperkuat kebijakan KBAK Sukolilo melalui pencabutan dan penolakan Izin Usaha Pertambangan di KBAK Sukolilo. Selain itu juga penegakan hukum melalui joint monitoring melalui tim penegakan hukum terpadu.

“Dari situ nantinya akan dilakukan evaluasi pengelolaan kawasan karst diluar KBAK melalui penghentian sementara dan mengidentifikasi ulang parameter KBAK dengan memasukkan situs budaya,” imbuhnya. (hid/ric)