TERDISKRIMINASI: Kaum difabel Kabupaten Semarang saat menggelar pertemuan kedua di kantor Kampoeng Indonesia Peduli (KIP) Ungaran, Minggu (26/11) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TERDISKRIMINASI: Kaum difabel Kabupaten Semarang saat menggelar pertemuan kedua di kantor Kampoeng Indonesia Peduli (KIP) Ungaran, Minggu (26/11) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Kabupaten Semarang saat ini masih dinilai abai terhadap kaum difabel. Hal itu dikatakan oleh Forum Komukasi Difabel Kabupaten Semarang (FKDKS), Rarta Windariyanti saat pertemuan kaum difabel kedua yang dilaksanakan di kantor Kampoeng Indonesia Peduli (KIP) Ungaran, Minggu (26/11) kemarin.

Menurut Ratna, keberadaan difabel khususnya di Kabupaten Semarang masih mengalami ketidakadilan hampir semua bentuk layanan hak dasar. “Seperti hak atas kesehatan, hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak atas akses fasilitas pembangunaan dan infrastruktur,” ujarnya.

Perlakuan diskriminatif serta pandangan stigma negatif yang masih sangat kuat di masyarakat, semakin memperpuruk komunitas difabel. Dijelaskan Ratna, berdasarkan UN CRPD (United Nations Convention on Rights of Perdon with Disability) atau konvensi PBB tentang hak-hak difabel serta UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menekankan pemenuhan hak atas difabel. “Namun faktanya disini masih kurang,” ujarnya.

Dikatakannya, kaum difable Kabupaten Semarang dalam hal ini bersepakat menyatukan pandangan dan langkah guna mendapatkan kesetaraan hak-haknya sebagaimana isi perundang-undangan. “Bahwa pemenuhan dan perlindungan bagi difabel menjadi tanggung jawab bersama secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

Karenannya melalui forum tersebut, pihaknya ingin mengajak pemerintah untuk lebih memperhatikan kaum difabel di Kabupaten Semarang. Sampai saat ini, lanjutnya, kaum difabel di Kabupaten Semarang masih mengalami berbagai tindakan diskriminatif. Alokasi program dan anggaran yang minim dan SDM tidak berkualitas membuat hak difabel semakin jauh dari harapan.

Terpisah, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang, Arif Rohman mengatakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Semarang belum memberikan fasilitas pendukung bagi aktivitas kaum difabel.