BUTUH PERHATIAN: Guru tidak tetap (GTT) kerap mengajar melebihi jam mengajar guru PNS, namun kesejahteraannya masih memprihatinkan. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BUTUH PERHATIAN: Guru tidak tetap (GTT) kerap mengajar melebihi jam mengajar guru PNS, namun kesejahteraannya masih memprihatinkan. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KEPALA Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, mengatakan, pihaknya hanya menangani permasalahan khusus di sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, bukan kewenangan Dinas Pendidikan, melainkan menjadi tanggungjawab yayasan masing-masing. Sejauh ini, kesejahteraan GTT di sekolah negeri di Kota Semarang telah dibiayai menggunakan APBD Kota Semarang. Guru tersebut berstatus pegawai kontrak atau Non ASN (Non Aparatul Sipil Negara).

“Semua guru (GTT) yang sudah lama mengabdi, rata-rata sudah masuk database dan dibiayai menggunakan APBD. Gajinya sudah di atas UMK, sekarang kurang lebih Rp 2,4 juta,” terangnya.

Dikatakanya, Pemkot Semarang sesuai aturan tidak boleh mengangkat guru sekolah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, pengangkatan guru sebagai PNS sudah diatur oleh pemerintah pusat dengan melewati seleksi. “Guru kontrak tidak bisa diangkat sebagai PNS kecuali ikut seleksi perekrutan PNS yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Setelah resmi diterima, baru nanti penempatannya di kabupaten atau kota, sesuai dengan kuota,” katanya.

Namun demikian, kata dia, Kota Semarang sejauh ini masih kekurangan guru. “Kenapa kurang? Ya, karena ada yang pensiun. Kenapa pensiun? Ya, karena umurnya sudah sampai. Kenapa tidak mengangkat PNS? Nah, itu wilayahnya pemerintah pusat. Kalau harapan saya yang ada perekrutan PNS, tapi kami kan tidak punya kekuatan untuk (perekrutan PNS) itu,” ujarnya.

Ditanya mengenai data, Bunyamin enggan menyebut karena perlu kroscek di komputer. Data tersebut juga terus bertambah karena hampir setiap bulan ada guru pensiun. Kendati demikian, Bunyamin mengaku telah mengantisipasi untuk kekurangan guru tersebut dengan melibatkan tenaga kontrak kurang lebih 2.532 tenaga pengajar. “Kalau guru kontrak gajinya di atas UMK. Nah, mengenai kesejahteraan guru di sekolah swasta, saya tidak bisa mengomentari karena kewenangannya berbeda,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, mengakui saat ini masih ada kesan diskriminasi antara guru swasta (GTT) yang mengajar di sekolah swasta dengan guru swasta yang mengajar di sekolah negeri. “Kami berkeinginan baik sekolah negeri maupun swasta harus ada persamaan. Tentunya juga disesuaikan dengan jam mengajar. Jangan sampai yang satu hanya mengajar tiga jam, yang satu sepuluh jam kan nggak bisa kalau gajinya disamakan,” ujarnya.