CEGAH TIPIKOR : Dirut Bank Jateng Supriyatno (kiri) menyerahkan plakat kepada Muhamad Najib Wahito dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK dalam acara “Sosialisasi Pencegahan TerhadapTindak Kecurangan dalam Operasional Perbankan”, kemarin. (ISTIMEWA)
CEGAH TIPIKOR : Dirut Bank Jateng Supriyatno (kiri) menyerahkan plakat kepada Muhamad Najib Wahito dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK dalam acara “Sosialisasi Pencegahan TerhadapTindak Kecurangan dalam Operasional Perbankan”, kemarin. (ISTIMEWA)

SEMARANG – Target penyaluran kredit yang cukup besar membuat pihak perbankan berisiko tersangkut masalah hukum. Saat ini masih terdapat persepsi dan kekhawatiran apabila kredit yang disalurkan menjadi bermasalah dan macet, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dirut Bank Jateng Supriyatno mengatakan sebagai pejabat bank, sering dihadapkan pada tuntutan untuk mengambil keputusan bisnis yang berada pada area abu – abu. “Disinilah kita perlu mengenali kebijakan – kebijakan apa saja yang kita ambil dan dirasa benar namun ternyata dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” ujarnya usai “Sosialisasi Pencegahan TerhadapTindak Kecurangan dalam Operasional Perbankan” yang digelar di kantor pusat Bank Jateng, Jumat (24/11).

Di sisi lain lanjutnya, operasional bank juga sering bersinggungan dengan aktivitas yang dapat digolongkan gratifikasi. Terkadang pihaknya belum dapat mengenali secara pasti dimana area – area yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Dikatakannya,  saat ini, masih saja ada kejadian fraud, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang dalam penyelesaiannya masih menggunakan mekanisme hubungan industrial. “Sebagai pengawas perbankan dimana OJK juga berperan sebagai penyidik, maka penting bagi kita untuk mengetahui apakah fraud yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh OJK,” tandasnya pada kegiatan yang juga dihadiri Direktur Bisnis Bank Jateng Pujiono dan Direktur Operasional dan UUS Bank Jateng Hanawijaya ini.

Dia berharap dengan sosialisasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat  menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari

Muhamad Najib Wahito dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK mengatakan melihat korupsi tidak bisa di cluster, melainkan harus dari sudut pandang yang luas. Dia membagi korupsi menjadi government crime, corporate crime, dan organize crime.

Dia juga menyoroti jumlah tersangka tindak pidana korupsi dari sektor swasta yang cukup besar. “Sejak tahun 2014 hingga September 2017, ada 170 orang dari sektor swasta yang terlibat,” ujarnya. Sektor swasta banyak terlibat korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa, serta penyuapan.

Sementara Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 3 Jateng & DIY, Hans Ori Lewi Naryo menyoroti Tindak Pidana Perbankan (Tipibank). Yaitu pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan UU Perbankan dan UU lainnya yang berhubungan dengan perbankan. (ric)