SEMARANG  – Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menjadi pengawas lembaga penyiaran publik agar selalu mengedepankan bahasa persatuan dan kesatuan. Ia mengingatkan agar penggunaan frekuensi harus selalu mengedepankan bahasa persatuan dan kesatuan, tidak berisi adu domba.

“Memang, itu tugasnya KPID. Jangan sampai lembaga penyiaran sebagai wadah pemecah belah bangsa,”katanya.

Ia menambahkan, saat ini salah satu problematika pelaksanaan lembaga penyiaran publik, baik televisi, radio dan sejenisnya adalah terkait netralitasnya. Pembahasan terhadap intoleransi, radikalisme, kebhinekaan seringkali menjadi ulasan awak media ketika ingin menggali lebih dalam tentang situasi dan kondisi bangsa.

“Ketika mereka mewawancarai narasumber yang akhirnya terekam dan tersaji dengan jelas ketika disajikan oleh media massa,”jelasnya.

Sebagaimana tujuan utamanya adalah memanfaatkan teknik dari media sehingga dapat mencapai pembaca, pemirsa maupun pendengarnya dalam jumlah yang tidak terhingga. Apa yang disajikan dan disampaikan oleh media tentang sesuatu kejadian bukan merupakan sesuatu hal yang polos, tetapi lebih memperhitungkan akibat dan pengaruh pemberitaan tersebut terhadap pembaca, penonton maupun pendengarnya

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, secara lembaga merupakan penyelenggara penyiaran yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perudang-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran sebagai media komonikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebesan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat social.

“Kami meminta lembaga penyiaran mengutamakan konten lokal. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut berperan serta dalam peningkatan potensi di daerahnya. Selain itu, juga ditekankan soal perizinan radio atau televisi. Sampai sekarang ini masih banyak stasiun televisi dan radio swasta di daerah yang kesulitan mengurus izin penyiaran,” ujarnya. (fth/zal)