KEBUMEN—Mantan Direktur PD BPR BKK Kebumen Budi Santoso, Kamis (24/11) kemarin, kembali dihadirkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat. Dalam persidangan, terdakwa kasus perkara pencucian uang BPR BKK Kebumen itu, membantah  keterangan saksi Karsimin, yang pada perkara ini bertindak selaku  Direktur Pemasaran.

Keterangan saksi Karsimin dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Purwono. Karsimin menyebut bahwa pencairan kredit senilai Rp 13 miliar milik Giyatmo, menjadi tanggungjawab terdakwa selaku Direktur Utama.  Selain Karsimin, keterangan saksi Narmiyati dan Syukur juga dibacakan oleh JPU. Sedangkan saksi lain yang hadir di persidangan adalah Teuku Eri, Djatmiko, Reboa, dan Tedi Pardiyanto.

Kata terdakwa, permohonan pencairan kredit Giyatmo, Heri Surahman, Wismanto Subarkah, dan Muhammad Mulyanto, berada di bawah kendali Karsimin selaku Direktur Pemasaran.  Diteruskannya kredit tersebut—meski agunan tidak mengcover—karena jajaran direksi yang terdiri atas Karsimin, Syukur, dan Budi Santoso beserta Dewan Pengawas sepakat meneruskan.

“Pencairan kredit ini telah disepakati untuk diteruskan, meski saya telah mempertanyakan bahwa agunan tidak mengcover kredit,” kata terdakwa menjawab pertanyaan hakim Sapto Supriyono. Terdakwa Budi Santoso melanjutkan, “Meski dalam SOP, Dewan Pengawas mengetahui, namun dalam praktiknya Dewan Pengawas juga turut menyetujui agar kredit bisa dicairkan.”

Bagaimana dengan  keterangan empat saksi yang hadir? Keempatnya hanya mengungkap tanah maupun kendaraan yang digunakan Giyatmo sebagai  agunan. Artinya, keterangan keempatnya tidak berdampak langsung terhadap perkara terdakwa. Untuk itu, empat saksi hanya dimintai keterangan  singkat.

Seperti  diberitakan koran ini sebelumnya, Budi Santoso menjadi terdakwa kasus dugaan tindak pidana kejahatan perbankan dan pencucian terkait pencairan dana senilai Rp 13 miliar pada 2011 silam.

Budi didakwa melanggar pasal 49 A ayat (1) huruf a UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 dan atau dakwaan kedua pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Belakangan diketahui, Giyatmo melakukan pembayaran kredit ke BPR BKK Kebumen dengan uang hasil penipuan terhadap Hidayat warga Banyumas. Giyatmo sudah divonis bersalah atas penipuan dan uang Rp 8,7 miliar di BPR BKK. Uang tersebut sudah disita untuk dikembalikan kepada Hidayat. (jpg/isk)