Bantuan Baru Tuntas Tahun Depan

286

SEMARANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan 6.400 alat tangkap pengganti cantrang untuk kapal di bawah 30 GT bagi nelayan Jateng. Hingga saat ini, bantuan itu baru terealisasi 2.341 unit. Bisa dipastikan, realisasi bantuan itu tidak akan tuntas akhir tahun ini. Padahal, KKP sendiri sudah memberikan batasan bahwa penggunaan cantrang maksimal 31 Desember 2017.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Lalu M Syafriadi menjelaskan, bantuan alat tangkap itu diprediksi baru bisa tuntas 2018 mendatang. Saat ini pihaknya masih mendata ulang nelayan yang berhak mendapatkan bantuan. Yakni dengan meminta pemkab/pemkot melaporkan progres pendataan nelayan yang belum mendapatkan bantuan. Selanjutnya akan segera dilaporkan ke KKP untuk ditindaklanjuti.

Mengenai alat tangkap yang sudah diserahkan lanjutnya, memang butuh waktu bagi nelayan untuk menyesuaikan pengoperasian alat baru. Karena diakui, nelayan tidak bisa langsung menggunakannya. “Karena alatnya baru, maka nelayan butuh penyesuaian, perlu ada pembelajaran untuk menggunakan alat tangkap baru,” ujarnya, Kamis (23/11).

Dijelaskan, di Tegal ada nelayan yang menanyakan apakah selama proses penyesuaian alat baru itu diberikan kelonggaran memanfaatkan alat yang lama. Hal itu sudah dijawab oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP ketika berkunjung ke Tegal, bahwa nelayan masih diperbolehkan menggunakannya. “Masih diperbolehkan digunakan sampai mampu mengoperasionalkan alat tangkap yang baru tapi diupayakan sampai 31 Desember 2017,” bebernya.

Selain itu, untuk kapal di bawah 30 GT yang kewenangan administrasi ada di tingkat provinsi, pemprov juga akan memberikan fasilitas permodalan. Pemprov akan mengajak nelayan untuk melaut dengan sistem Andon.

“Jadi, menangkap ikan di beberapa titik, semisal di Natuna dan Arafura atau dekat Papua. Ketika usai mencari ikan, kapalnya ditinggal disana saja, ikan tangkapan dibawa pulang dengan pesawat. Hasil beberapa uji yang dilakukan ternyata hasil tangkapannya baik,” paparnya.

Jika pemprov memfasilitasi permodalan dan titik lokasi penangkapan lanjutnya, maka pemerintah pusat akan menyiapkan fasilitas pelabuhan, cold storage atau alat pendingin ikan, pembeli dan lainnya.

Sedangkan untuk kapal di atas 30 GT atau yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tidak ada toleransi perpanjangan. Mereka harus mengganti alat tangkap maksimal akhir tahun ini dan mencari tempat penangkapan yang lebih jauh. “Sekarang pemerintah pusat sedang mencarikan tempat-tempatnya,” ujarnya.

Untuk mencegah adanya penindakan hukum di tengah laut terhadap nelayan yang sudah menerima bantuan alkap namun belum bisa menggunakannya termasuk nelayan yang belum dapat bantuan, imbuh Lalu, pihaknya sedang intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berdiskusi dengan TNI Angkatan Laut serta Polairud. “Akan ada kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, sampai akhir tahun ini Kementerian KKP meminta agar pemerintah kabupaten melaporkan nelayan yang belum mendapat bantuan alat tangkap. Nelayan juga dipersilahkan melapor ke dinas kelautan yang ada di kabupaten.

“Jadi ini tidak memperpanjang (batas akhir penggunaan alat tangkap cantrang), tapi tindakan afirmasi saja atau semacam toleransi di awal pelaksanaan setelah berganti alat tangkap,” katanya.

Orang nomor satu di Jateng ini berharap, beberapa bulan ke depan penegak hukum bisa menjaga dan mengawal situasi yang ada. Sehingga nelayan tidak merasa dikejar-kejar ketika melaut. (amh/ric)