KEBUMEN—Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi APBDes di Desa Kebakalan, Kebumen, nampaknya tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor Semarang kepada terdakwa Kades Kebakalan, Sunaryo.

Untuk itu, JPU secara resmi menyatakan banding.  Memori banding bahkan sudah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Seksi  Pidana Khusus Kejari Kebumen, Pramono Budi Santoso membeber alasan banding. Pertama, kata Budi, karena terdakwa merupakan kades yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan di desa, tetapi justru melakukan korupsi.

Selain itu, anggaran yang semestinya digunakan untuk membangun agar desa tidak tertinggal, justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga menghambat pembangunan di desa tersebut.

Menurut Budi, tindakan korupsi terdakwa yang divonis lebih ringan, dianggap belum memenuhi diferensi efek atau efek jera. Padahal, efek jera  diharapkan tidak hanya berdampak bagi terdakwa. Tetapi juga bagi kades yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.  “Harapan kami agar banding ini dikabulkan majelis hakim dengan vonis yang sesuai dengan tuntutan,” kata Budi, Rabu (22/11) kemarin.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, majelis hakim menvonis Sunaryo, sang Kades Kebakalan, dengan 1 tahun 2 bulan penjara. Juga denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Terdakwa juga harus membayar uang pengganti Rp 35.416.640, subsidair 2 bulan penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Sunaryo 2 tahun penjara, pidana denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 35.416.640, juta subsidair 6 bulan penjara.

Kajari Kebumen, Erry Pudyanto Marwantono menyampaikan, kasus yang membelit Kades Kebakalan,  harus menjadi pembelajaran bagi kades lain agar sungguh-sungguh mengelola dana desa, tertib administrasi, dan tertib anggaran.  “Tidak boleh ada penyimpangan apalagi dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terpisah, kasus serupa justru kembali terjadi. Polres Kebumen resmi melimpahkan berkas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Candirenggo Ayah, dengan tersangka Kades berinisial AW ke Kejari  Kebumen. Pelimpahan berkas perkara tahap I sudah dilakukan, belum lama ini.

Kasat Reskrim Polres Kebumen, AKP Kholiq Salis Himawan membenarkan pelimpahan berkas tersebut. Tersangka masih menjadi tahanan Polres Kebumen.

Kasi Pidsus Kejari Kebumen Pramono Budi Santoso mengatakan, berkas yang telah diterima akan dilakukan pemeriksaan oleh jaksa dalam tenggang waktu 14 hari sejak dilimpahkan. Pihaknya bakal memeriksa syarat formil dan syarat materil perkara. Syarat formil yaitu administrasi perkara. Sedangkan  syarat materil, unsur pidana dan alat bukti.

Budi menyampaikan, “Jika berkas belum lengkap, kami akan mengembalikan berkas ke Polres disertai petunjuk.” Nah, jika selama 14 hari jaksa tidak mengambil sikap, maka berkas dinyatakan lengkap dan penyidik diminta menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

Diperoleh keterangan,  dua kades di Kebumen ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Yakni, Kades Candirenggo AW dan Kades Candiwulan SDP. AW diduga menyelewengkan pengelolaan dana desa tahun 2015 dan 2016, salah satunya pembangunan kantor sekretariat desa. Sedangkan SDP diduga menyelewengkan pengelolaan dana pemeliharaan jalan desa tahun anggaran 2016. (jpg/isk)