33 C
Semarang
Senin, 3 Agustus 2020

Kejaksaan Kawal Proyek Pembangunan Daerah

Another

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan...

DEMAK-  Kejakaan Negeri (Kejari) Demak terus mengawal proyek pembangunan daerah. Selain itu adalah mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya pencegahan (preventif) dan persuasif.

Demikian disampaikan Kasi Intel Kejari Demak Taufikurahman disela sosialisasi penerapan integrasi E-Planning dan E-Budgeting di Hotel Amantis, kemarin. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan hukum dilingkungan Pemkab Demak juga memantau dan mengawasi proses lelang hingga hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Kita juga berikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dan awal sampai akhir, termasuk dari sisi regulasi, maupun prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran,” katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, pengelolaan APBD harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Yakni, sesuai perundangan, tertib, efektif efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan aspek keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kepala Bappeda Pemkab Demak, Taufik Rifai mengatakan, pihaknya telah berupaya memulai harmonisasi dan sikronisasi perencanaan pembangunan melalui E-Planning dan E-Budgeting. Ini mendasarkan pada PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, utamanya pasal 30 ayat 1 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD, RPJMD, RKPD berbasis E-Planning pasal 14 ayat 3. “Ini termasuk sasaran reformasi birokrasi,” katanya.

Menurutnya, E-Planning dan E-Budgeting merupakan alat untuk membantu penganggaran secara efektif dan efisien dengan pola terintegrasi. Bupati Demak HM Natsir mengatakan, penerapan aplikasi E-Planning dan E-Budgeting dapat menunjang pembangunan daerah. “Karena itu, butuh partisipasi masyarakat,” katanya. (hib/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

Arang Galang

Inilah jalan berliku itu. Tapi yang penting hasilnya: anak muda ini berhasil menjadi pengusaha. Bahkan jadi eksporter. Memang masih sangat kecil. Tapi arah bisnisnya...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

DI’s Way Viral

DI's Way akan punya rubrik baru: DI's Way Viral. Mulai edisi Jumat. Tiap hari. Terbitnya jam 11 siang. Kenapa DI's Way Viral terbit tiap hari? Bukankah itu...

Pemkab Gandeng ITT

WONOSOBO—Institut Teknologi Telkom (ITT) Purwokerto diharapkan dapat mendukung proses e-Government di lingkup Pemkab Wonosobo. Hal itu disampaikan oleh Bupati Eko Purnomo usai menandatangani kerja...

Penambangan Makin Marak dan Ancam Kerusakan Lingkungan

DPRD Kabupaten Magelang mendorong Pemkab Magelang melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan penambangan galian C di wilayah gunung Merapi. DPRD menilai, aktivitas penambangan dengan alat...

4 Parpol Belum Penuhi Syarat

RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Empat partai politik (Parpol) dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal. Empat parpol tersebut...

96 Warga Mangkir Pemanggilan Konsinyasi

KENDAL—Pengadilan Negeri (PN) Kendal kembali memanggil 97 warga Desa Wungurejo dan Tejorejo yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Yakni untuk pemberian uang ganti...

Fokus 3 Tahun Terakhir

RADARSEMARANG.COM - MENJELANG pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah pada Juni mendatang, Wali Kota Sigit Widyonindito meminta para PNS untuk bisa memposisikan dirinya dengan baik....