BERI PENJELASAN: Kepala Bappeda Demak Taufik Rifai paparan sosialisasi E-Planning, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENJELASAN: Kepala Bappeda Demak Taufik Rifai paparan sosialisasi E-Planning, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-  Kejakaan Negeri (Kejari) Demak terus mengawal proyek pembangunan daerah. Selain itu adalah mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya pencegahan (preventif) dan persuasif.

Demikian disampaikan Kasi Intel Kejari Demak Taufikurahman disela sosialisasi penerapan integrasi E-Planning dan E-Budgeting di Hotel Amantis, kemarin. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan hukum dilingkungan Pemkab Demak juga memantau dan mengawasi proses lelang hingga hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Kita juga berikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dan awal sampai akhir, termasuk dari sisi regulasi, maupun prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran,” katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, pengelolaan APBD harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Yakni, sesuai perundangan, tertib, efektif efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan aspek keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kepala Bappeda Pemkab Demak, Taufik Rifai mengatakan, pihaknya telah berupaya memulai harmonisasi dan sikronisasi perencanaan pembangunan melalui E-Planning dan E-Budgeting. Ini mendasarkan pada PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, utamanya pasal 30 ayat 1 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD, RPJMD, RKPD berbasis E-Planning pasal 14 ayat 3. “Ini termasuk sasaran reformasi birokrasi,” katanya.

Menurutnya, E-Planning dan E-Budgeting merupakan alat untuk membantu penganggaran secara efektif dan efisien dengan pola terintegrasi. Bupati Demak HM Natsir mengatakan, penerapan aplikasi E-Planning dan E-Budgeting dapat menunjang pembangunan daerah. “Karena itu, butuh partisipasi masyarakat,” katanya. (hib/bas)