Parpol Diminta Susun LPJ Bantuan

129
DISKUSI POLITIK : Wakil Wali Kota Magelang Windarti mengingatkan parpol harus sebagai media pendidikan politik dalam forum diskusi politik di Hotel Safira, Selasa (21/11). (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu)
DISKUSI POLITIK : Wakil Wali Kota Magelang Windarti mengingatkan parpol harus sebagai media pendidikan politik dalam forum diskusi politik di Hotel Safira, Selasa (21/11). (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu)

MAGELANG – Sebanyak 36 orang pengurus partai politik (parpol) di Kota Magelang dari 9 parpol yang menerima bantuan parpol, diminta segera menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, parpol juga diminta bisa menggiatkan pendidikan politik bagi masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang, Eri Widyo Saptoko, saat membuka forum diskusi politik, di Hotel Safira Magelang, Selasa (21/11).

Eri menjelaskan, kegiatan forum diskusi politik juga diberikan pedoman dan arahan tentang tata cara penganggaran serta tertib administrasi dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus parpol dalam pelaksanaan kegiatan politik. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman parpol khususnya dalam bidang keuangan,” kata Eri.

Lanjut Eri, pihaknya sengaja menghadirkan sejumlah narasumber yang menguasai materi tentang laporan pertanggungjawaban keuangan. Di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang.

“Forum ini nantinya bisa dijadikan pedoman atau patokan para pengurus parpol untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Terlebih penyerahan laporan pertanggungjawaban adalah Januari mendatang,” kata Eri.

Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina mengatakan, melalui forum diskusi yang dilaksanakan, diharapkan bisa membentuk persepsi yang sama antara pemerintah dan parpol penerima bantuan keuangan. Khususnya dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

“Persepsi ini perlu diselaraskan agar nantinya dapat disusun laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yangg berlaku. Sehingga ketika diaudit, akan tersajikan data yang riil dan sesuai peruntukan,” tandas Windarti.

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Windarti menjelaskan, parpol dituntut untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Menurut Windarti, pemerintah memiliki tugas untuk menata dan menyempurnakan parpol guna memaksimalkan fungsi dari parpol itu sendiri. Sehingga nantinya akan dihasilkan kader-kader calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan politik.

“Yaitu melalui pendidikan politik dengan sasaran para pengurus parpol. Karena parpol adalah mitra kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam melaksanakan pembangunan. Parpol juga merupakan pilar demokrasi,” urai Windarti. (cr3/lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here