KSPN Siap Ajukan Gugatan

Angka UMK Dianggap Pro Pengusaha

292

SEMARANG – Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng berencana mengajukan gugatan hukum terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 yang telah ditetapkan. Mereka merasa kecewa dengan nominal yang diusulkan para bupati/wali kota

Sekretaris KSPN Jaeteng, Heru Budi Utoyo menilai keputusan nominal kenaikan UMK tidak mempertimbangkan aspirasi dari para buruh. “Kami masih pertimbangkan apakah akan melakukan gugatan atau tidak. Kami rapatkan barisan dulu,” katanya, Selasa (21/11).

Pihaknya merasa keputusan UMK sangat memihak kalangan pengusaha. Sebab, pada pertemuannya dengan sejumlah serikat buruh dan gubernur di rumah dinas, tak memperbincangkan nominal. “Saat pertemuan dengan Dewan Pengupahan, Gubernur tidak menyebut angka, tapi hari ini malah langsung ditetapkan,” katanya.

Kekecewaan tersebut dengan alasan semisal di Kota Semarang yang merupakan Ibukota Jateng ditetapkan angka Rp 2.310.087,502, padahal ada dua angka yang diusulkan saat itu. Yakni buruh mengusulkan sejumlah Rp 2.754.865, sedangkan pengusaha usul Rp 2,3 juta. “Yang diambil, justru berpihak pada pengusaha. Kalau seperti ini, gubernur tidak akan pernah tahu kalau kebutuhan hidup di Semarang semakin jauh dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” katanya.

Adapun pada penetapan UMK melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ditandatangani 20 November 2017 berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nominal untuk Kota Semarang masih tertinggi dibanding lainnya yakni mencapai Rp 2.310.087,502, sementara terendah masih Banjarnegara Rp 1.490.000,00 35.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Wika Bintang mengungkapkan, bagi pengusaha yang belum puas dengan keputusan yang ada maka dipersilakan mengajukan penangguhan.

Sesuai ketentuan, batas akhir pengajuan penangguhan adalah 10 hari sebelum diterapkannya ketentuan UMK pada 1 Januari 2018, atau maksimal 21 Desember 2017. Jika melebihi batas akhir ternyata tak mengajukan penangguhan, maka dianggap sudah siap.

“Adapun bagi perusahaan yang tak mengajukan penangguhan, maka kami akan melakukan pengawasan penerapan nominal UMK. Pengawasan tersebut diperkirakan dimulai pada Februari 2018 mendatang,” katanya. (amh/ric)