Ferry Anggap Keterangan Retno Mengada-ada

525

SEMARANG – Anggota Komisi B DPRD Jateng Ferry Firmawan, akhirnya angkat bicara terkait adanya pelaporan dirinya di Polrestabes Semarang terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Legislator dari Partai Demokrat ini menyatakan keterangan yang disampaikan Retno Pujiyanti tidak benar.

“Saya menyampaikan apa yang dikatakan beliau tidak benar,” ungkap tegas Ferry kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (21/11) kemarin.

Ferry juga mengatakan, saat ini sudah tidak lagi menjalin rumah tangga dengan Retno dan masih dalam proses perceraian. Menurutnya, selama menjalin rumah tangga dengan Retno Pujiyanti, warga Pedalangan Banyumanik tersebut mengaku tidak pernah melakukan kekerasan.

“Selama saya masih bersama dengan yang bersangkutan, jangankan menganiaya seperti apa yang dilaporkan itu, bertindak kasar saja tidak pernah,” katanya.

Sedangkan keberadaanya di rumah yang berada di Jalan Kalipepe Banyumanik, Ferry membeberkan tak lain hanya ingin mengetahui kabar anak-anaknya yang ikut dengan Retno Pujiyanti. Menurutnya, sudah berbulan-bulan tidak bertemu setelah tidak lagi berumah tangga dengan Retno.

“Kami sudah tidak bertemu sejak Agustus, dua anak saya kebetulan masih ikut dia (Retno), makanya saya datang untuk melihat keadaan mereka dan menanyaka kabarnya,” ujarnya.

Terkait kebenaran pelaporan tersebut, Ferry mengatakan bisa langsung ditanyakan kepada peyidik yang menangani kasus tersebut. “Untuk hasil visum itu benar atau tidak silahkan langsung berhubungan dengan penyidik,” jelasnya.

Pihaknya juga menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang yang menangani kasus tersebut.
“Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum pastinya saya akan memenuhi panggilan penyidik,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumya diberitakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bernama Ferry Firmawan, 40, dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Pelaporan ini terkait atas dugaan kasus KDRT, oleh Retno Pujiyanti, Senin (13/11) lalu.

Pengaduan ini juga telah tertulis dalam surat tanda bukti pelaporan pengaduan, Senin (13/11) pukul 14.30. Berdasarkan rekomendasi nomor : Rekom/59/XI/2017 Tanggal 13 Nopember 2017. Akibat perbuatanya, terlapor dianggap melanggar UU RI No 23 Tahun 2004 terkait KDRT. (mha/zal)