SOSIALISASI : Kompol Prawoko saat sosialisasi pencegahan pungli di hadapan para kepala TK-SD-SMP dan SMA se-Kabupaten Temanggung di gedung Bhumi Phala Setda Temanggung, Selasa (21/11). (Ahsan fauzi/radar kedu)
SOSIALISASI : Kompol Prawoko saat sosialisasi pencegahan pungli di hadapan para kepala TK-SD-SMP dan SMA se-Kabupaten Temanggung di gedung Bhumi Phala Setda Temanggung, Selasa (21/11). (Ahsan fauzi/radar kedu)

TEMANGGUNG – Para penyelenggara satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung, baik TK, SD, SMP hingga SMA diwanti-wanti tidak sekali-kali melakukan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.

“Kami mengedepankan langkah preventif (pencegahan), jika sudah kita kasih tahu, ternyata masih ada yang melanggar, iya tetap kita tindak,” ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kabupaten Temanggung Kompol Prawoko usai sosialisasi kepada para kepala TK-SD-SMP dan SMA se-Kabupaten Temanggung di gedung Bhumi Phala Setda Temanggung, Selasa (21/11).

Wakapolres Temanggung itu menjelaskan, sosialisasi yang digelar itu, supaya para penyelenggara satuan pendidikan di Temanggung mengetahui mana aturan hukum yang dilegalkan atau yang tidak dilegalkan dalam penerimaan iuran. “Setelah tahu, kami berharap praktik pungli di lingkungan sekolah bisa diminimalisasi, bahkan jangan sampai terjadi di Temanggung,” ungkapnya.

Dikatakan lebih lanjut oleh Prawoko, pungutan yang dipaksakan pihak sekolah untuk mendukung kegiatan di sekolah tidak diperkenankan. Seperti sumbangan uang masuk sekolah, pengadaan seragam dan pembelian buku tulis yang dikoordinasi sekolah.

“Para orang tua siswa atau siswa, mestinya bisa membeli seragam atau buku secara mandiri, namun dikoordinasi dan dipaksakan pihak sekolah yang sifatnya memberatkan. Hal seperti ini tidak dibolehkan,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Temanggung, Darmadi mengaku, sejauh ini belum ada temuan praktik pungli di sekolah.

“Kami mengimbau kepada kepala sekolah di Temanggung untuk tidak menarik iuran atau sumbangan yang tidak ada dasar hukumnya. Kami juga tidak memperkenankan pihak sekolah, mengkoordinasi pengadaan seragam sekolah,” ucapnya.

Darmadi menjelaskan, penerimaan sumbangan untuk satuan pendidikan dasar, SD-SMP tidak diperbolehkan. Sementara, untuk tingkat SMA/SMK, ada kesempatan masyarakat bisa berkontribusi untuk pengembangan sekolah dan telah diatur oleh peraturan gubernur (pergub). Sebab, SMA/SMK kini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. “Meskipun diperkenankan, tentu ada batasan-batasan atau koridor yang ditentukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMA N 1 Pringsurat Teguh Wibowo mengatakan, ada sejumlah orang yang mengatasnamakan anggota LSM datang ke sekolah. Mereka menanyakan proyek pembangunan fisik yang ditangani dan mengungkit sejumlah pos yang dicap menyalahi aturan. Namun pada akhirnya mereka meminta uang.

“Ini membuat resah pihak sekolah dan mungkin kades. Mereka datang hanya datang menacari-cari kesalahan, ujung-ujungnya minta uang. Mohon ini bisa menjadi perhatian pihak kepolisian (tim saber pungli),” katanya.

Selain di bidang pendidikan, Tim Saber Pungli juga akan membidik praktik parkir di Temanggung. Berdasarkan pendalaman tim Saber Pungli, di sejumlah titik terdapat praktik penarikan biaya parkir tanpa disertai bukti retribusi. Penelusuran itu terkait aturan dan kemana larinya uang yang didapat, selain pada petugas parkir.

Menurut Prawoko, penarikan uang parkir memang terkesan sedikit, hanya Rp 1.000 atau Rp 2.000. Tapi kalau diakumulasikan, jumlahnya dapat sangat besar. “Jangan hanya Rp 1000 atau Rp 2000, tetapi apa yang juga terjadi dibelakangnya,” katanya. (san/lis)