Bapemperda Sampaikan Penjelasan Tiga Raperda Inisiatif

315
Anggota Bapemperda Saryati saat menyampaikan Penjelasan Pengusul Raperda Inisiatif. (DOK HUMAS DPRD KABUPATEN WONOSOBO)
Anggota Bapemperda Saryati saat menyampaikan Penjelasan Pengusul Raperda Inisiatif. (DOK HUMAS DPRD KABUPATEN WONOSOBO)

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Wonosobo sampaikan penjelasan tiga raperda inisiatif dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD, Selasa (21/11).

DALAM Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wonosobo Heru Irianto, Anggota Bapemperda Saryati menyampaikan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. “Meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan,” kata Saryati.

Adapun tiga raperda yang diusulkan adalah Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya, Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya disusun berdasarkan fakta bahwa Wonosobo adalah kabupaten yang terletak di dataran tinggi, bersuhu udara sejuk karena berada di deretan pegunungan. Potensi sejarah dan budayanya sangat melimpah, demikian juga dengan cagar budayanya. “Benda cagar budaya yang telah terinventarisir di Kabupaten Wonosobo ada 132 benda cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Lokasinya tersebar di 8 kecamatan.”

Untuk Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, disusun berdasarkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih menjadi hal yang seharusnya menjadi perhatian bersama khususnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Karena predikat Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah masih melekat erat. “Selain untuk mengangkat Kabupaten Wonosobo dari predikat Kabupaten Termiskin di Provinsi Jawa Tengah,” jelas Saryati

Di samping itu untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk dijadikan pedoman yang bersifat mengikat dan memaksa kepada seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa tentang pentingnya untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Serta untuk menciptakan program kebijakan yang terintegrasi guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan kemudahan akses kebutuhan dasar, aspek administrasi dan kemanfaatan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara untuk Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, disusun untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. “Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.”

Adanya Raperda ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Wonosobo. Juga melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani di Kabupaten Wonosobo, menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani di Kabupaten Wonosobo. (adv)