33 C
Semarang
Senin, 6 Juli 2020

NU Haramkan Monopoli Frekuensi Publik

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

SEMARANG – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengharamkan kepemilikan lebih terhadap frekuensi publik. Pasalnya, monopoli frekuensi publik kerap disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, seperti menyiarkan konten partai yang dimiliki pemilik saham.

Selain itu, monopoli frekuensi publik juga kerap digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan publik. “Monopoli frekuensi hukumnya tidak diperbolehkan.  Orang-orang yang memiliki frekuensi tertentu berarti dia memiliki kepentingan tertentu,” jelas Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh dalam acara Bahtsul Masail NU Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Cilacap, Senin (20/11)

Menurut para peserta bahtsul masail yang terdiri dari kiai se Jawa Tengah, masalah frekuensi publik bagian dari masalah sosial yang harus segera disikapi pemerintah. “Ini persoalan yang sangat krusial, yang seharusnya pemerintah bisa mengatur ulang. Jika regulasi belum bisa menjerat orang-orang yang memonopoli, maka rekomendasi kami yang berdasarkan pada hukum Islam bisa dijadikan pertimbangan,” tegasnya.

“Seharusnya dalam memahami regulasi jangan secara tekstual, tapi memperhatikan filosofi hukumnya juga,” imbuh Dewan Perumus Bahtsul Masail, Hudallah Ridwan.

Bagi Hudallah, orang-orang yang memonopoli frekuensi publik kerap melakukannya dengan cara merekayasa hukum atau dalam hukum Islam disebut hilah. Karena itu untuk menjeratnya harus memperhatikan filosofi hukumnya.

Hukum menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi seperti pernikahan artis, menggunjing masalah pribadi atau kepentingan kelompok seperti penyiaran mars partai tertentu atau kegiatan partai yang tidak masuk dalam kepentingan publik hukumnya haram.

Selain membahas hukum monopoli frekuensi publik, para kiai utusan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se Jawa Tengah juga menetapkan hukum haram terhadap tayangan televisi yang memuat konten kekerasan. “Menayangkan konten-konten kekerasan hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali mengandung unsur nasihat atau kebaikan. Selama ini tayangan televisi tidak mencerminkan pesan kebaikan itu, murni kekerasan. Ini jelas tidak diperbolehkan,” jelas Hudallah. (ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Dituduh Menantang, Siswi SMK LPI Dianiaya

SEMARANG - Seorang perempuan bernama SR, warga Semarang Utara dilaporkan ke Polrestabes Semarang oleh salah satu siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lembaga Pendidikan...

Agus Ali Fauzi, Ahli Paliatif RSUD dr Soetomo yang Juga Penceramah

GAYA kocak tapi bikin nyes di hati saat dr Agus Ali Fauzi PGD PallMed (ECU) memberikan ceramah kesehatan mental bikin audiens terpukau. Ciri khas itulah...

Batasi Galian C, Targetkan Pajak Rp 5 Miliar

RADARSEMARANG.COM, BATANG–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang segera membatasi gerak penambangan liar galian C. Kendati begitu, juga menargetkan penarikan pajak hingga Rp 5 miliar. Menurut Sekda Nasikhin,...

PKB Ajukan Sembilan Kader

MUNGKID—Proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di DPC PDI Perjuangan mencapai klimaksnya dini hari kemarin. Hal itu ditandai dengan bergabungnya DPC PKB...

2.500 Pelajar Deklarasikan Budaya Damai

RADARSEMARANG.COM, KENDAL - Ribuan pelajar di Kendal melakukan aksi deklarasi budaya damai. Aksi melibatkan 2.500 pelajar siswa SMK, SMA, MA dan SMP yang dilakukan...

Dekat di Mata Seperti Beda Benua

Oleh: Dahlan Iskan Saya salah jalan: dari KL terbang ke KK. Padahal tujuan saya ke Labuhan. Pulau khusus yang dijadikan kawasan bebas pajak di Malaysia. Ternyata...