SEMARANG – Indonesia sudah darurat pernikahan dini. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun atau 375 anak perempuan menikah setiap hari.

Data itu dibeberkan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin, dalam gerakan bersama Stop Pernikahan Anak di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Senin (20/11). Dijelaskan, khusus di Jateng, ada 30 ribu anak usia di bawah 18 tahun yang menikah setiap hari. Hal ini jelas berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Karena biasanya pendidikan yang rendah berpengaruh pada taraf ekonominya. Dampaknya, angka kemiskinan akan meningkat.

“Pernikahan dini atau anak ini sudah darurat. Maka terus kami gencarkan sosialisasi di lima daerah yaitu di Jateng, Jabar, Jatim, Makasar, Sulsel, NTB,” kata Lenny.

Rata-rata pernikahan dini, lanjutnya, adalah antara usia 10-12 tahun atau tidak lulus SD dan SMP jumlahnya mencapai 90 persen. Jika tidak lulus SMA, tentu akan sulit mendapatkan pekerjaan formal. Akhirnya daya beli rendah dan menjadi pengaruh pada IPM. Skill rendah itulah yang menyebabkan kemiskinan. Jika IPM turun, wajib belajar jadi sulit tercapai. Buntutnya, angka kematin ibu tinggi, gizi kurang, sektor informal dengan skill keahlian rendah makin banyak.

Dari aspek pendidikan, tidak sekolah ada 7 persen, tidak lulus SD ada 14 persen, lulus SD ada 17 persen, lulus SMP 13 persen, SMA 15 persen, dan perguruan tinggi 22 persen. “Jadi hanya seperlima yang tamat SMA atau wajib belajar, sisanya menimbulkan masalah semua. Ini penyumbang IPM,” tegasnya.

Jika dilihat dari aspek wilayah, pernikahan dini rata-rata ada di pedesaan yang angkanya mencapai 17 persen lebih berisiko. Sementara di perkotaan mencapai 6,5 persen atau tiga kali lipatnya.

Dijelaskan, risiko buruk akibat pernikahan dini diantaranya anak cenderung drop out dari sekolah maka wajib belajar 12 tahun tidak tercapai dan mempengaruhi dari IPM, kesehatan ibu yang terhitung masih usia anak juga risikonya bisa komplikasi, pendarahan hingga kematian.

Bahkan berisiko gizi pada anak, karena ibu akan berebut gizi dengan anaknya, mengingat secara medis seseorang lepas dari usia anak adalah usia 20-21 tahun.

“Kami sudah berupaya menghentikan pernikahan anak. Kami dari pemerintah nggak bisa jalan sendiri, harus semua pihak mulai pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media massa,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari menyampaikan, hal yang mempengaruhi pada pernikahan dini adalah minimnya jenjang pendidikan. Biasanya karena faktor ekonomi dan akses pendidikan. “Mengingat sarana pendidikan di pedesaan masih kurang dan lokasi tidak strategis,” katanya. (amh/ric)