Dewan Pengupahan Ngotot Gunakan PP 78

Penetapan UMK 2018

420
TOLAK UPAH MURAH: Ribuan buruh berunjukrasa di depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK UPAH MURAH: Ribuan buruh berunjukrasa di depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Setelah berbincang dengan Serikat Pekerja beberapa waktu lalu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Jateng untuk menentukan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018. Pertemuan tertutup bagi awak media itu berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Puri Gedeh Semarang, Senin (20/11) kemarin.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jateng, Edy Yusuf, menerangkan, penetapan UMK tetap berkiblat pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada dua daerah yang belum 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Yakni, Kabupaten Pati dan Kabupaten Batang.

“Di PP kan bilang, PP 2015 berlaku 4 tahun atau sampai 2019. Jadi, tidak menyalahi kalau KHL belum 100 persen. Masih ada waktu sampai 2019,” terangnya saat ditemui setelah pertemuan.

Dijelaskan, hasil hitungan yang diajukan Serikat Buruh berdasarkan survei KHL dianggap tidak sah. Sebab, survei KHL harus dilakukan secara tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. “Kalau hanya dilakukan buruh, ya tidak bisa,” tegasnya.

Meski begitu, Dewan Pengupahan Jateng memang sengaja tidak melakukan survei KHL tahun ini. “Kan memang tidak ada kewajiban. Sesuai PP 78, peninjauan KHL akan dilakukan tahun 2020 setelah semua daerah 100 persen,” katanya.

Berbeda dari Anggota Dewan Pengupahan Jateng dari unsur Serikat Pekerja, Edi Riyanto. Dia justru meminta agar KHL semua daerah bisa selesai tahun ini. Dengan begitu, Dewan Pengupahan tidak punya PR lagi tahun depan. “Kami usahakan KHL tahun ini selesai. Memang aturannya paling lambat tahun 2019. Penginnya selesai tahun ini agar tidak ada PR lagi. Toh prosesnya tinggal sedikit,” harapnya.

Anggota Dewan Pengupahan Jateng lain, Wahono, menambahkan, ada 8 kabupaten yang belum sepakat mengenai kenaikan UMK 2018. Antara lain, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, Magelang, Pekalongan, dan Demak. “Serikat pekerja di sana belum sepakat,” cetusnya.

Sementara yang sudah sepakat, lanjutnya, Dewan Pengupahan tidak bisa mengubah besaran angka yang telah disepakati. Rata-rata usulan kabupaten/kota yang telah disepakati secara tripartit itu sesuai hitungan PP 78. “Mayoritas sesuai PP. Tapi PP versi kami dan mereka beda. Kami pakai pasal 44 ayat 3. Yakni, penetapan UMK harus ada Peraturan Menteri. Peraturan Menteri di pasal 5 menyebutkan, penentuan UMK harus ada tahapan KHL dan prediksi sampai bulan Desember,” paparnya.

Gubernur Ganjar Pranowo memaparkan, Dewan Pengupahan menghormati usulan yang sudah diputuskan di tingkat kabupaten/kota. “Angka, formula, dan regulasi akan disiapkan Disnakertrnas (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Jateng sore ini (kemarin, Red). Nanti saya tinggal teken,” katanya.

Dalam regulasi UMK 2018 ini, pihaknya juga akan mengatur sistem pengupahan yang masa kerjanya melebihi 1 tahun. Sebab, selama ini, Serikat Pekerja mengaku belum banyak perusahaan yang menggunakan aturan struktur skala upah tersebut. Tidak adil rasanya jika gaji pekerja yang sudah lama sama dengan pekerja baru. “Kalau UMK ini kan hanya safety net. Yang 1 tahun ke atas akan kami atur. Saya sudah komunikasikan kepada pihak pengusaha, katanya mereka mau,” tegasnya.

Pada pertemuan itu, Ganjar juga meminta kepada Dewan Pengupahan untuk segera menghitung UMK tahun 2019. “Saya nggak mau penetapannya seperti ini terus. Jadi saya usulkan, setelah UMK 2018 selesai, langsung menghitung UMK 2019 sejak dini. Tidak diempet-empet seperti sekarang. Jadi bisa mengakomodir semua pihak,” harapnya.

Di lain pihak, Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Nanag Setyono membeberkan, jika mengikuti formulasi PP 78/2015, kenaikan UMK hanya 8,7 persen. “Itu tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari saat ini,” ucapnya.

Dia mencontohkan, jika tahun ini  rata-rata upah di Jateng Rp 1,5 juta, berarti hanya naik Rp 130.500 saja. Kalau dibandingkan kenaikan tarif dasar listrik per April 2017 lalu hingga Rp 780 per kwh, jelas tidak seimbang.

Dari hasil survei yang dilakukan kalangan buruh, rata-rata rumah tangga mengonsumsi listrik Rp 235 kwh per bulan. Jika ditotal, kenaikannya mencapai Rp 161 ribu. “Berarti, kalau menggunakan formulasi PP 78/2015, kenikan UMK tidak cukup untuk bayar kenaikan tarif dasar listrik. Itu belum termasuk kenaikan tarif air PDAM,” tegasnya.

Ketua KSPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo, mebambahkan, saat ini dewan pengupahan dari kalangan buruh telah melakukan survei KHL di 9 daerah. Antara lain, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Cilacap, Jepara.  Dari survei yang dilakukan Januari-September 2017 itu, diprediksi KHL di Kota Semarang pada Desember 2017 sudah di angka Rp 2,5 juta.  Padahal, saat ini UMK Kota Semarang hanya Rp 2,1 juta. “Selisih dengan UMK tahun ini saja sudah Rp 400 ribu,” bebernya.

Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai daerah di Jateng, Senin (20/11) kemarin, mendatangi Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan  Semarang. Mereka datang untuk berdemonstrasi menuntut UMK  Rp 2,7 juta pada 2018 mendatang. Secara bergantian mereka menggelar orasi dengan pengeras suara di jalanan depan Gubernuran Jateng. Para buruh demonstran yang mencari Gubernur Ganjar Pranowo itu bertekad terus berunjuk rasa hingga desakan mereka itu diterima kepala daerah Jateng tersebut. Bahkan di tengah guyuran hujan, mereka tetap bertahan. “Jelas kami menolak upah murah yang selama ini berjalan. Di tengah melambungnya kebutuhan hidup, tapi gaji kita sangat rendah hingga tak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” ujar seorang pengunjuk rasa, Arifin.

Buruh pabrik mebel di Kota Semarang itu menyampaikan, selama ini menerima gaji Rp2,1 juta/bulan. Pendapatan tersebut dinilai sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat ini bukan harga bahan kebutuhan pokok yang melambung, tetapi juga tarif listrik. “Semuanya naik, harga-harga melambung. Kami minta gubernur segera menerbitkan surat keputusan kenaikan upah ini,” katanya sembari membawa poster beruliskan, “Tolak Upah Murah”.

Unjuk rasa yang diikuti beragam elemen buruh seperti FKSPN, FSP KEP, FSP Kahutindo, FSPMI, FSP Farkes Reformasi, FSPI, FSP PLN itu mendapat pengawalan ketat polisi. Para buruh demonstran tidak bisa masuk ke halaman karena pintu gerbang ditutup dan dijaga polisi. (amh/aro)