Buruh Desak Revisi UMK

314
UNJUK RASA: Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA: Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN – Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Semarang, Senin (20/11). Aksi tersebut sebagai penyataan sikap terkait dengan aksi sebelumnya pada Jumat (17/11) yang tidak mendapat respon dari Bupati Semarang.

Koordinator aksi, Nurdin Ma’ruf mengungkapkan aksi tersebut untuk mendesak revisi UMK Kabupaten Semarang yang ditetapkan sebesar Rp 1.896.989,5. “Kami tetap menolak rekomendasi oleh Bupati tentang UMK 2018 yang disampaikan Gubernur dimana Bupati merekomendasikan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 yaitu 8,7 persen,” kata Nurdin.

Menurutnya, penetapan UMK yang berdasar kepada PP Nomor 78/2015 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam penentuan UMK harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sementara itu penentuan jumlah KHL harus berdasarkan survey terlebih dahulu. Namun, lanjutnya, selama ini dalam penentuan KHL Bupati Semarang dinilai tidak pernah melakukan survey di lapangan terlebih dahulu.

Apabila tuntutan tidak diperhatikan oleh Bupati Semarang, para pengunjuk rasa mengancam akan memboikot Pilgub Jateng yang akan digelar 2018 mendatang. Menurut Nurdin, keputusan tersebut sudah bulat mengingat selama ini mereka sudah memberikan ruang untuk Bupati Semarang berdiskusi dengan para serikat pekerja di Kabupaten Semarang.

Dikatakan Nurdin, sebelum penentuan UMK 2018 pihaknya selaku perwakilan para pekerja di Kabupaten Semarang sudah datang empat kali ke kantor Bupati Semarang. “Dua kali kita diterima oleh Wakil Bupati, karena bupati tidak bisa menerima dengan alasan yang tidak jelas, setelah kita kasih waktu lagi selama dua minggu tidak ada kejelasan sampai saat ini,” ujarnya.

Aksi boikot yang akan dilakukan yaitu dengan tidak memberikan suara pada Pilgub Jateng 2018 mendatang. Ia yakin, dalam hal ini suara buruh di Kabupaten Semarang dapat mempengaruhi jalannya Pilgub Jateng 2018 mendatang.“Sehingga hal itu saya sampaikan ke teman-teman yang ikut aksi dimana suara buruh itu sangat banyak apalagi ini jelang Pilgub Jateng,” ujarnya.

Dikatakan Nurdin, jumlah suara buruh di Kabupaten Semarang hampir mencapai 70 ribu pemilih. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan aksi boikot dengan tidak memberikan suara pada Pilgub Jateng 2018. “Kita sudah lelah dengan sikap Pemerintah yang seolah menganggap keberadaan kita tidak ada artinya,” katanya.

Akhirnya Bupati Semarang Mundjirin bersedia menemui massa. Beberapa perwakilan dari para pengunjukrasa diajak berdiskusi terkait dengan tuntutan mereka. Akhirnya Bupati Semarang Mundjirin menyetujui untuk menaikkan usulan UMK.“Kita bulatkan menjadi Rp 1.900.000, dan besaran usulan ini akan kita naikkan ke Pak Gubernur,” ujar Mujdiirn.

Seperti diketahui, Dewan Pengupahan Kabupaten Semarang telah menyepakati usulan UMK Kabupaten Semarang tahun 2018 sebesar Rp 1.896.989,5. Usulan ini bahkan telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk disetujui. Dibandingkan dengan besaran UMK Kabupaten Semarang tahun 2017 sebesar Rp 1.745.000, maka besaran usulan UMK kali ini mengalami kenaikan sebesar Rp 151.989,5 atau 8,7 persen. (ewb/bas)