Sukardiyono (Ist)
Sukardiyono (Ist)

DPRD Kabupaten Magelang mendesak Pemkab Magelang melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan pembangunan dua mega proyek di Kabupaten Magelang. Yakni: pembangunan RSUD Kabupaten Magelang di Blondo, Kecamatan Mungkid; dan Pasar Muntilan di Kecamatan Muntilan.

PEMBANGUNAN yang seharusnya dilaksanakan pada tahun lalu itu, baru bisa terlaksana pada tahun ini. Sehingga progress dan capaian kerjanya harus terus dikontrol. ”Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang diminta lebih cermat dalam menyusun rencana kegiatan, berikut pelaksanaannya. Hal itu semata-mata untuk menghindari terjadinya pemborosan waktu, anggaran, tenaga, dan pemikiran,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Prihadi.

DPRD, kata Prihadi, telah menyetujui dana sekitar Rp 200 miliar untuk pembangunan RSUD tipe B, dengan sejumlah syarat. Di antaranya, ada jaminan dari eksekutif, dan pembangunan harus selesai dalam kurun waktu dua tahun. “Pembangunan dikerjakan mulai 2017 dan selesai di akhir 2018, sehingga pada awal 2019, sudah dioperasikan dengan fasilitas pendukungnya,” kata Prihadi.

Seperti diketahui, Pemkab Magelang membangun RSUD tipe B, dengan dana sekitar Rp 200 miliar. Karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pengadaan dana disepakati dialokasikan secara bertahap.

Pendanaan pembangunan RSUD sudah dilakukan sejak APBD 2013. Ketika itu, dicadangkan anggaran Rp 75 miliar. Disusul, melalui perubahan APBD 2013 sebesar Rp 25 miliar, APBD 2014 Rp 20 miliar, APBD 2015 Rp 15 miliar, APBD 2016 Rp 15 miliar. Jika masih kurang, akan minta bantuan ke pemerintah pusat.

Prihadi (ist)
Prihadi (ist)

Sesuai rencana, pembangunan dimulai pada 2017. Anggaran Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 60 miliar untuk pembangunan struktur lantai dasar (bassement) sampai lantai 3, agar dapat dioperasikan dengan rintisan pelayanan Poliklinik spesialis rawat jalan.

Bagaimana dengan proyek Pasar Muntilan? Perencanaan proyek ini dinilai kurang matang. Semula renovasi diperhitungkan menyerap dana Rp 95 miliar. Anggaran disiapkan bertahap, dengan membentuk dana cadangan pada APBD 2012-2016. Lantaran waktu pengerjaan molor, kebutuhan dana membengkak menjadi Rp 122 miliar. ”Ini bukti proses perencanaan kurang matang,” kata anggota DPRD Kabupaten Magelang lainnya, Sukardiyono.

Sukardiyono mengklaim, pihaknya selalu menyoroti lemahnya sistem perencanaan yang ada di Kabupaten Magelang. Hingga saat ini, kritik dia, selalu menjadi masalah tersendiri yang tidak pernah berusaha untuk diperbaiki.

Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antar-SKPD serta pengendalian dalam meningkatkan pengawasan internal yang tidak berhasil dilakukan. Pihaknya belum mendapatkan penjelasan dan jawaban yang substantif, terkait beberapa kegiatan pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan sudah selesai dirampungkan.

“Revisi dan penyesuaian DED pembangunan Pasar Muntilan mengabaikan Amdalalin dan Amdal (SPPL) pada tahap awal. Bahkan pekerjaan belum dimulai saja, Pemerintah Daerah sudah minta tambahan anggaran pada saat alokasi anggaran untuk bassement yang seharusnya justru berkurang anggarannya. Ini terjadi karena perencanaan tidak matang,” papar dia.

Anggota Komisi III Achmad Sarwo Edi menyoroti keluhan pedagang Pasar Muntilan yang sudah tidak mampu bertahan di pasar relokasi. Pedagang mengaku sudah semakin merugi; dan tidak mau berjualan di Pasar Penampungan.

Hasilnya, kata dia, kini banyak pedagang pasar yang kembali membuka lapak di lokasi pasar yang sedang dibangun. Bahkan Sonhaji dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Magelang menyentil, “Fraksi PAN, melihat lokasi di sana semakin semrawut dan kumuh serta kotor.”

Untuk itu, dia berharap dilakukan penegasan oleh Pemkab Magelang. Harapan lainnya, pembangunan pasar benar-benar diprioritaskan dan tidak membebani pedagang saat nantinya ditempati.

Wakil Ketua Komisi III Gunawan Sugiharno mengatakan, progress pembangunan PAsar Muntilan cukup baik, meski ada beberapa item yang tidak dilaksanakan seperti pembangunan bassement.

”Kita mencermati hampir seluruh proyek dilakukan review desain. Ini mengindikasikan bahwa DPU TR tidak professional dalam bekerja. Dengan melakukan desain ulang, berarti perencana tidak matang dan bakal menghambat kualitas pekerjaan.” (adv)